Kompas.com - 03/06/2017, 12:20 WIB
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Sempat dikritik karena pembahasannya kerap dilakukan secara tertutup, kini Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) diapresiasi karena pembahasannya mulai dilakukan secara terbuka.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyebutkan, keterbukaan pansus tersebut setidaknya terlihat dalam satu minggu terakhir.

"Dulu kami pernah protes tertutup terus. Seminggu terakhir sangat terbuka," kata Fadli dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017).

Ia mencontohkan dalam pengambilan keputusan penambahan 15 kursi DPR RI. Pengambilan keputusan diambil secara terbuka dan publik bisa melihat prosesnya secara langsung termasuk perdebatan yang ada.

Baca: Kamis, Pansus Ambil Keputusan Lima Isu Krusial RUU Pemilu

Fadli juga menyinggung aktivitas Pansus yang dalam satu minggu terakhir memfasilitasi bertemu dengan tiga kelompok masyarakat, salah satunya diaspora Indonesia.

Dalam audiensi bersama Pansus RUU Pemilu, Diaspora Indonesia meminta agar dibentuk daerah pemilihan (dapil) luar negeri untuk mengakomodasi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang jumlahnya mencapai hampir 4,7 juta orang.

Namun, saat ini suaranya digabungkan dengan dapil DKI Jakarta II.

"Masukan itu diakomodir dan kami mengapresiasi itu," tuturnya.

Baca: Mendagri Tegaskan RUU Pemilu Tak Persulit Calon Tunggal

Meski begitu, Fadli juga meminta agar Pansus memperhatikan soal waktu pembahasan. Sebab, waktu dimulainya tahapan pemilu sudah semakin dekat sedangkan pembahasan Pansus sudah dua kali ditunda targetnya.

"Kami harap ini bisa segera diselesaikan sehingga baik pemilih, peserta terutama penyelenggara bisa segera menyesuaikan dan menyiapkan persiapan teknis," ucap Fadli.

Kompas TV Menilai Manfaat Penambahan Kursi Anggota DPR
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP Agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP Agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Nasional
Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Nasional
RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan

RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan

Nasional
Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha

Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Pandemi Menguak Kelemahan Sistem Kesehatan Manual

Wapres Ma'ruf Amin: Pandemi Menguak Kelemahan Sistem Kesehatan Manual

Nasional
Beda Pengakuan Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer, Mulai dari Amunisi hingga Penembakan Yosua

Beda Pengakuan Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer, Mulai dari Amunisi hingga Penembakan Yosua

Nasional
Stafsus Presiden Klaim KUHP Jamin Kebebasan Pers

Stafsus Presiden Klaim KUHP Jamin Kebebasan Pers

Nasional
KPK Terus Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap Kakanwil BPN Riau

KPK Terus Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap Kakanwil BPN Riau

Nasional
Sebagai Anak Presiden, Kaesang Harus Lapor ke KPK jika Terima Hadiah Pernikahan

Sebagai Anak Presiden, Kaesang Harus Lapor ke KPK jika Terima Hadiah Pernikahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.