Kompas.com - 03/06/2017, 11:15 WIB
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU) menargetkan pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial pada Kamis (8/6/2017).

Adapun lima isu krusial dalam RUU Pemilu tersebut adalah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary threshold), alokasi kursi per dapil, metode konversi suara, dan sistem pemilu.

"Paling telat Kamis ada keputusan di level Pansus. Baru dibawa ke paripurna," kata Anggota Pansus RUU Pemilu Achmad Baidowi dalam acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017).

Baca: Mendagri Tegaskan RUU Pemilu Tak Persulit Calon Tunggal

Terhadap lima isu krusial tersebut, lanjut Baidowi, polarisasi pemetaannya sudah tergambar. Misalnya soal alokasi kursi per dapil yang terbagi menjadi dua opsi, yakni 3-8 dan 3-10 kursi per dapil.

Meski begitu, ia menilai lima isu krusial tersebut sebagai roh dari RUU Pemilu sehingga pengambilan keputusannya tidak bisa dilakukan sembarangan.

Baca: DPR dan Pemerintah Diminta Segera Sahkan RUU Pemilu

Seringkali, keputusan harus melibatkan struktur tinggi partai. Tak menutup kemungkinan, lobi-lobi pun dilakukan.

"Tidak menutup kemungkinan penyelesaian juga melibatkan lobi-lobi dan itu lumrah dalam pembahasan RUU Pemilu melibatkan parpol," ucap Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Kompas TV Menilai Manfaat Penambahan Kursi Anggota DPR
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP Agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP Agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Nasional
Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Nasional
RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan

RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan

Nasional
Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha

Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Pandemi Menguak Kelemahan Sistem Kesehatan Manual

Wapres Ma'ruf Amin: Pandemi Menguak Kelemahan Sistem Kesehatan Manual

Nasional
Beda Pengakuan Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer, Mulai dari Amunisi hingga Penembakan Yosua

Beda Pengakuan Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer, Mulai dari Amunisi hingga Penembakan Yosua

Nasional
Stafsus Presiden Klaim KUHP Jamin Kebebasan Pers

Stafsus Presiden Klaim KUHP Jamin Kebebasan Pers

Nasional
KPK Terus Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap Kakanwil BPN Riau

KPK Terus Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap Kakanwil BPN Riau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.