Kompas.com - 17/05/2017, 21:00 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membantah adanya anggapan bahwa pemerintah terkesan tidak memberi peringatan terkait rencana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia.

Lukman menegaskan bahwa Pemerintah sudah memberikan peringatan dan imbauan secara langsung kepada HTI sejak 2016.

"Sebelum pernyataan resmi dari pemerintah, saya sudah berdialog dan menyampaikan imbauan," ujar Lukman dalam sebuah diskusi bertajuk 'Memperteguh Keindonesiaan' di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

Lukman menjelaskan, pada Desember 2016 Kementerian Agama mengundang pimpinan Hizbut Tahrir indonesia untuk berdialog.

(Baca: Apa Kata Ketua MUI soal Pembubaran HTI)

Dalam pertemuan tersebut dia mempersilakan HTI melakukan kegiatan dakwah. Namun, pemerintah akan melarang jika kegiatan dakwah tersebut menyinggung soal Pancasila dan NKRI.

"Pada Desember 2016 kami undang tokoh HTI, saya katakan silakan berdakwah tapi jangan menyentuh Pancasila dan NKRI. Itu akan berhadapan langsung dengan aparat negara," tutur Lukman.

Sebelumnya, Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menilai bahwa upaya pembubaran HTI oleh Pemerintah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Ismail mengaku pihaknya tidak pernah menerima surat peringatan dari pemerintah sebelum wacana pembubaran HTI.

 

"Sebelumnya tidak ada surat peringatan dari pemerintah. Surat peringatan apa, lha wong kami enggak punya salah kok. Makanya aneh," ujar Ismail saat ditemui di kantornya, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Zelensky dan Putin, Jokowi Ingin Normalkan Pasokan Gandum

Bertemu Zelensky dan Putin, Jokowi Ingin Normalkan Pasokan Gandum

Nasional
Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

Nasional
KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

Nasional
900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

Nasional
Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

Nasional
Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

Nasional
Kontras: Ada 18 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi Selama Juli 2021-Juni 2022

Kontras: Ada 18 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi Selama Juli 2021-Juni 2022

Nasional
Wapres Wanti-wanti Jangan sampai Sapi Terinfeksi PMK Jadi Hewan Kurban

Wapres Wanti-wanti Jangan sampai Sapi Terinfeksi PMK Jadi Hewan Kurban

Nasional
Hadiri Pelantikan Presiden Filipina Marcos Jr, Mahfud Sampaikan Salam Jokowi

Hadiri Pelantikan Presiden Filipina Marcos Jr, Mahfud Sampaikan Salam Jokowi

Nasional
Litbang Kompas: Capres Latar Belakang Militer Paling Dipertimbangkan Responden Gen Z

Litbang Kompas: Capres Latar Belakang Militer Paling Dipertimbangkan Responden Gen Z

Nasional
Polri Respons Laporan Kontras soal Kultur Kekerasan Polisi yang Masih Melekat

Polri Respons Laporan Kontras soal Kultur Kekerasan Polisi yang Masih Melekat

Nasional
Kunker ke UEA, Prabowo Kunjungi Zayed Military University di Abu Dhabi

Kunker ke UEA, Prabowo Kunjungi Zayed Military University di Abu Dhabi

Nasional
3 Provinsi Baru di Papua Disahkan, Bupati Puncak: Sejarah Peradaban

3 Provinsi Baru di Papua Disahkan, Bupati Puncak: Sejarah Peradaban

Nasional
Kontras Soroti Kerja Polri yang Baru Optimal Setelah Viral di Media Sosial

Kontras Soroti Kerja Polri yang Baru Optimal Setelah Viral di Media Sosial

Nasional
Cerita Jokowi di Medan Perang: Dari Afghanistan ke Ukraina

Cerita Jokowi di Medan Perang: Dari Afghanistan ke Ukraina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.