Sebelum Diperiksa KPK, Pegawai Ditjen Pajak Diarahkan agar Samakan Keterangan

Kompas.com - 17/05/2017, 16:28 WIB
Mantan Kepala KPP PMA 6 Kalibata, Johnny Sirait, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/5/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Kepala KPP PMA 6 Kalibata, Johnny Sirait, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pernah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Pemeriksaan itu terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen Pajak, Handang Soekarno.

Namun, sebelum diperiksa penyidik KPK, sejumlah pegawai Ditjen Pajak dikumpulkan dan diberikan pengarahan.

Tujuannya, agar para pegawai Ditjen Pajak menyamakan keterangan yang akan disampaikan kepada penyidik KPK.

Hal itu diakui mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam, Johnny Sirait, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Awalnya, jaksa KPK Moch Takdir menanyakan, apakah para saksi yang merupakan pegawai Ditjen Pajak pernah dikumpulkan sebelum diperiksa oleh KPK.

Baca: Terdakwa Pejabat Pajak Ingin Kenalkan Calon Anggota BPK dengan Setya Novanto

Kemudian, Takdir menanyakan, apakah ada arahan yang disampaikan oleh Dirjen Pajak.

"Waktu itu ada datang orang dari Bakum (Bantuan Hukum). Kami dikumpulkan dan diberikan instruksi untuk menyamakan pendapat," kata Johnny kepada jaksa KPK.

Menurut Johnny, saat itu para pegawai diberitahu agar memiliki pendapat yang sama tentang kasus yang mencuat karena operasi tangkap tangan.

Saat itu, menurut Johnny, ia sempat keberatan dan meminta agar pegawai lain menolak untuk diarahkan.

"Diberitahu bahwa kasus ini cukup sampai Handang Soekarno sama Mohan saja. Saya waktu itu marah, saya bilang ngomong apa adanya saja, jangan sampai mau diarahkan," kata Johnny.

Dalam kasus ini, Country Director PT EKP Rajamohanan Nair menyuap Handang Soekarno, sebesar Rp 1,9 miliar. Suap yang awalnya dijanjikan sebesar Rp 6 miliar tersebut diberikan agar Handang membantu menyelesaikan persoalan pajak PT EKP.

Saat terjadi serah terima uang, Rajamohanan dan Handang Soekarno ditangkap oleh petugas KPK.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X