Sebelum Diperiksa KPK, Pegawai Ditjen Pajak Diarahkan agar Samakan Keterangan

Kompas.com - 17/05/2017, 16:28 WIB
Mantan Kepala KPP PMA 6 Kalibata, Johnny Sirait, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/5/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Kepala KPP PMA 6 Kalibata, Johnny Sirait, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pernah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Pemeriksaan itu terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen Pajak, Handang Soekarno.

Namun, sebelum diperiksa penyidik KPK, sejumlah pegawai Ditjen Pajak dikumpulkan dan diberikan pengarahan.

Tujuannya, agar para pegawai Ditjen Pajak menyamakan keterangan yang akan disampaikan kepada penyidik KPK.

Hal itu diakui mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam, Johnny Sirait, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Awalnya, jaksa KPK Moch Takdir menanyakan, apakah para saksi yang merupakan pegawai Ditjen Pajak pernah dikumpulkan sebelum diperiksa oleh KPK.

Baca: Terdakwa Pejabat Pajak Ingin Kenalkan Calon Anggota BPK dengan Setya Novanto

Kemudian, Takdir menanyakan, apakah ada arahan yang disampaikan oleh Dirjen Pajak.

"Waktu itu ada datang orang dari Bakum (Bantuan Hukum). Kami dikumpulkan dan diberikan instruksi untuk menyamakan pendapat," kata Johnny kepada jaksa KPK.

Menurut Johnny, saat itu para pegawai diberitahu agar memiliki pendapat yang sama tentang kasus yang mencuat karena operasi tangkap tangan.

Saat itu, menurut Johnny, ia sempat keberatan dan meminta agar pegawai lain menolak untuk diarahkan.

"Diberitahu bahwa kasus ini cukup sampai Handang Soekarno sama Mohan saja. Saya waktu itu marah, saya bilang ngomong apa adanya saja, jangan sampai mau diarahkan," kata Johnny.

Dalam kasus ini, Country Director PT EKP Rajamohanan Nair menyuap Handang Soekarno, sebesar Rp 1,9 miliar. Suap yang awalnya dijanjikan sebesar Rp 6 miliar tersebut diberikan agar Handang membantu menyelesaikan persoalan pajak PT EKP.

Saat terjadi serah terima uang, Rajamohanan dan Handang Soekarno ditangkap oleh petugas KPK.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno

KPK Tahan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno

Nasional
Soal Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Bilang, Dia Kecewa dengan Anak yang Diangkat dari Selokan

Soal Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Bilang, Dia Kecewa dengan Anak yang Diangkat dari Selokan

Nasional
Hashim: Prabowo Marah Besar, Merasa Dikhianati oleh Edhy Prabowo

Hashim: Prabowo Marah Besar, Merasa Dikhianati oleh Edhy Prabowo

Nasional
KPU: Petugas KPPS Akan Datangi Pasien Covid-19 Bersama Satgas

KPU: Petugas KPPS Akan Datangi Pasien Covid-19 Bersama Satgas

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Tersangka TPPU

Nasional
Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Koordinasi dengan RT/RW

Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Koordinasi dengan RT/RW

Nasional
Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Nasional
Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Nasional
Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Nasional
Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Nasional
Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Nasional
Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Nasional
Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Nasional
Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Nasional
Bali Democracy Forum Usung Tema 'Democracy and Covid-19 Pandemic'

Bali Democracy Forum Usung Tema "Democracy and Covid-19 Pandemic"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X