Sebelum Diperiksa KPK, Pegawai Ditjen Pajak Diarahkan agar Samakan Keterangan

Kompas.com - 17/05/2017, 16:28 WIB
Mantan Kepala KPP PMA 6 Kalibata, Johnny Sirait, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/5/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Kepala KPP PMA 6 Kalibata, Johnny Sirait, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pernah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Pemeriksaan itu terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen Pajak, Handang Soekarno.

Namun, sebelum diperiksa penyidik KPK, sejumlah pegawai Ditjen Pajak dikumpulkan dan diberikan pengarahan.

Tujuannya, agar para pegawai Ditjen Pajak menyamakan keterangan yang akan disampaikan kepada penyidik KPK.

Hal itu diakui mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam, Johnny Sirait, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Awalnya, jaksa KPK Moch Takdir menanyakan, apakah para saksi yang merupakan pegawai Ditjen Pajak pernah dikumpulkan sebelum diperiksa oleh KPK.

Baca: Terdakwa Pejabat Pajak Ingin Kenalkan Calon Anggota BPK dengan Setya Novanto

Kemudian, Takdir menanyakan, apakah ada arahan yang disampaikan oleh Dirjen Pajak.

"Waktu itu ada datang orang dari Bakum (Bantuan Hukum). Kami dikumpulkan dan diberikan instruksi untuk menyamakan pendapat," kata Johnny kepada jaksa KPK.

Menurut Johnny, saat itu para pegawai diberitahu agar memiliki pendapat yang sama tentang kasus yang mencuat karena operasi tangkap tangan.

Saat itu, menurut Johnny, ia sempat keberatan dan meminta agar pegawai lain menolak untuk diarahkan.

"Diberitahu bahwa kasus ini cukup sampai Handang Soekarno sama Mohan saja. Saya waktu itu marah, saya bilang ngomong apa adanya saja, jangan sampai mau diarahkan," kata Johnny.

Dalam kasus ini, Country Director PT EKP Rajamohanan Nair menyuap Handang Soekarno, sebesar Rp 1,9 miliar. Suap yang awalnya dijanjikan sebesar Rp 6 miliar tersebut diberikan agar Handang membantu menyelesaikan persoalan pajak PT EKP.

Saat terjadi serah terima uang, Rajamohanan dan Handang Soekarno ditangkap oleh petugas KPK.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X