Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Mendagri Terhadap Kritik Pendukung Ahok Dinilai Tidak Patut

Kompas.com - 12/05/2017, 15:13 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terlalu berlebihan saat menanggapi kritik yang disampaikan pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ray menilai, apa yang dilakukan Tjahjo sangat tidak patut.

"Berlebihan, karena upaya melaporkan ke polisi itu jelas berpotensi menimbulkan rasa tak nyaman bagi warga negara dalam menyampaikan pendapatnya," ujar Ray saat dimintai pendapat terkait hal tersebut, Jumat (12/5/2017).

Mendagri Peringatkan Wanita yang Kritik Jokowi saat Berorasi Bela Ahok

Menurut Ray, apa yang dinyatakan oleh pendukung Ahok berinisial VKL tak lebih dari pendapat biasa yang semestinya cukup dihadapi dengan bantahan.

Ray menilai, kritik yang disampaikan VKL tak perlu sampai masuk ke wilayah hukum. Apalagi, menurut Ray, upaya hukum itu dilakukan oleh seorang Menteri Dalam Negeri.

"Bila sekiranya Presiden tersinggung dengan ucapan itu, lebih tepat diwakili oleh Menko Polhukam, bukan Mendagri," kata Ray.

(baca: Mendagri Tetap Tuntut Klarifikasi Pengkritik Jokowi)

Setelah dikritik banyak pihak, Mendagri tetap menuntut klarifikasi VKL.

"Silahkan lihat videonya itu saja. Silahkan dengar video omongannya dia. Pantas enggak sebagai orang terpelajar bersimpati kepada Pak Ahok," kata Tjahjo.

Tjahjo berujar, VLK punya hak untuk mengkritik Presiden Jokowi. Hanya, kata Tjahjo, pesan yang ada di dalam video itu bisa ditangkap oleh masyarakat seakan-akan VLK menyalahkan Jokowi.

"Itu hak dia (VLK), tapi kenapa membawa-bawa rezim Pak Jokowi. Menuduh-menuduh Pak Jokowi. Yang ditangkap orang kan dari video itu kan seolah-olah yang salah pak Jokowi," kata dia.

Kontras Kritik Mendagri yang Ancam Polisikan Pendukung Ahok

Tjahjo juga beralasan bahwa wajar saja jika ia reaktif menanggapi kritik ke Presiden Jokowi. Sebab, ia adalah bagian dari rezim pemerintahan saat ini.

"Saya hanya minta klarifikasi, saya bagian dari rezim Pak Jokowi. Wajar kan. Kalau Anda saya maki-maki pasti nanya apa salah saya," ujar dia.

"Lah, ini saya tanya apa salah Pak Jokowi di mana? Sampai begitu vulgar beredar di video. Itu saja," lanjutnya.

Ancaman Mendagri terhadap Seorang Pendukung Ahok Dinilai Mengherankan

Dalam sebuah video yang beredar, VKL mengatakan bahwa rezim pemerintahan Jokowi adalah rezim yang lebih parah dari rezim pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Hari ini membela Ahok karena, bahwa ini adalah keadilan yang diinjak-injak. Rezim Jokowi adalah rezim yang lebih parah dari rezim SBY," ujar VKL dalam video tersebut.

Komnas HAM Minta Mendagri Tak Reaktif Tanggapi Kritik terhadap Jokowi

Kementerian Dalam Negeri pun telah mengirimkan surat kepada VKL ke alamat rumahnya untuk segera membuat permintaan maaf secara terbuka.

Surat itu dikirimkan Kemendagri, imbas orasi VKL tersebut yang mengkritik Presiden Joko Widodo, usai vonis dua tahun untuk Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Bahkan, Kemendagri melalui Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengancam membawa masalah ini ke jalur hukum, jika VKL dalam sepekan ini tak memberikan klarifikasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com