Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Minta Mendagri Tak Reaktif Tanggapi Kritik terhadap Jokowi

Kompas.com - 12/05/2017, 09:56 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengingatkan sikap reaktif pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang akan melaporkan perempuan yang mengkritik Presiden Joko Widodo saat berorasi mendukung pembebasan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Pigai mengatakan bahwa sikap dan langkah yang akan dilakukan Tjahjo Kumolo sangat berlebihan. Bahkan ia menilai negara sudah pada level antikritik, bahkan represif.

"Sangat overreactive saat ini tindakan penekanan-penekanannya. Kami sangat mengkhawatirkan, institusi negara dijadikan alat kekuasan untuk mempertahankan kekuasan," ujar Pigai kepada Kompas.com, Jumat (12/5/2017).

"Itu mengganggu tatanan demokrasi Indonesia, juga mengganggu iklim demokrasi dunia atau internasional," kata dia.

Pigai juga menyebut, pemerintahan Jokowi saat ini pun tak luput dari ancaman pemberangusan kebebasan sipil dan kebebebasan beropini dan menyampaikan pendapat.

"Kalau pemerintahan memanfaatkan institusi-institusi negara sebagai alat kekuasaan, maka tdak mengherankan ada dua kebebasan yang dikekang hari ini," kata Pigai.

Kebebasan yang terancam direnggut itu, kata dia, adalah kebebasan sipil. Indikatornya, warga negara yang tidak sependapat dengan pemerintah akan ditindak.

"Salah satu indikatornya di mana setiap warga negara tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kemauan dan pemikiran pemerintah," ucap Pigai.

Tak hanya itu, kebebasan lain yang juga terancam dikekang adalah kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat pikiran, pendapat, perasaan, dan kebebasan berserikat. 

"Kedua aspek itu merupakan pilar yang utama dalam sebuah negara demokrasi. Negara demokrasi dilihat dari apakah rakyat itu bebas? Lalu apakah berorganisasi, berserikat menyampaikan, perasaan, pendapat dan pikiran itu terpelihara," ujar dia.

Karena itu, Pigai menegaskan agar pemerintah jangan lagi masuk ke ranah hak asasi manusia (HAM) yang melekat kepada setiap idnividu setiap warga negara.

"Kalau kedua aspek dikekang, maka itu bisa dikateorikan negara seakan-akan bertindak seperti negara fasis. Praktik pemerintahan fasis itu kebebasan sipil ditekan, dan kebebasan berserikat diberangus," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menyurati seorang wanita berinisial VKL yang berorasi di depan massa setelah Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun untuk Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Surat tersebut terkait pernyataan VKL dalam orasinya yang dinilai Tjahjo memfitnah Presiden Joko Widodo sekaligus memprovokasi massa.

(Baca: Mendagri Peringatkan Wanita yang Kritik Jokowi saat Berorasi Bela Ahok)

Tjahjo mengaku sudah mendapatkan data mengenai identitas VKL, berikut alamat rumah hingga latar belakang yang bersangkutan. Menurut Tjahjo, kata-kata VKL dalam orasi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, tidak pantas.

Selain mengklarifikasi, Tjahjo juga minta VKL minta maaf atas pernyataannya tersebut. Permintaan maaf mesti dimuat di media massa nasional

Sementara itu, VKL yang dihubungi Kompas.com, Kamis (11/5/2017), mengaku masih enggan menyikapi ancaman Mendagri tersebut. Ia pun juga enggan berkomentar lebih jauh.

(Baca: Dianggap Kritik Jokowi, Pendukung Ahok Ini Enggan Tanggapi Ancaman Mendagri)

Kompas TV Isu Makar Jadi Perhatian Pemerintah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Indonesia Sampaikan 4 Hal Pokok dalam Forum SDGs di Bali

Pemerintah Indonesia Sampaikan 4 Hal Pokok dalam Forum SDGs di Bali

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Jadi Komisaris BUMN, Ngabalin: di Mana Masalahnya ?

TKN Prabowo-Gibran Jadi Komisaris BUMN, Ngabalin: di Mana Masalahnya ?

Nasional
Judi 'Online' dan Ancaman Gelombang Warga Miskin Baru

Judi "Online" dan Ancaman Gelombang Warga Miskin Baru

Nasional
Rehat Setelah Sengketa Pemilu, MK Gelar Sidang 'Judicial Review' Lagi Mulai Juli 2024

Rehat Setelah Sengketa Pemilu, MK Gelar Sidang "Judicial Review" Lagi Mulai Juli 2024

Nasional
Polri Bongkar Pabrik Narkoba Milik Pasutri di Medan, 6 Orang Ditangkap

Polri Bongkar Pabrik Narkoba Milik Pasutri di Medan, 6 Orang Ditangkap

Nasional
482 Jemaah Haji Ikut Safari Wukuf

482 Jemaah Haji Ikut Safari Wukuf

Nasional
Sinyal Ridwan Kamil Jadi Penantang Anies pada Pilkada Jakarta

Sinyal Ridwan Kamil Jadi Penantang Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Dukung Anies | Kapolri dan Jaksa Agung Disebut Enggan Bertemu di Satu Forum

[POPULER NASIONAL] Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Dukung Anies | Kapolri dan Jaksa Agung Disebut Enggan Bertemu di Satu Forum

Nasional
Sebut Prabowo Nasionalis, Mahfud: Kita Bisa Berharap Prabowo Lakukan Pembenahan Hukum

Sebut Prabowo Nasionalis, Mahfud: Kita Bisa Berharap Prabowo Lakukan Pembenahan Hukum

Nasional
Buntut Penyitaan, Staf Hasto PDI-P Berupaya Laporkan Penyidik KPK ke Dewas hingga Bareskrim

Buntut Penyitaan, Staf Hasto PDI-P Berupaya Laporkan Penyidik KPK ke Dewas hingga Bareskrim

Nasional
Sebut Hukum di Negara Ini Karut-marut, Mahfud: Kalau Presiden Mau Bisa Selesai

Sebut Hukum di Negara Ini Karut-marut, Mahfud: Kalau Presiden Mau Bisa Selesai

Nasional
Prabowo Ungkap Indonesia Diminta Turut Bantu Tepi Barat, Bukan Hanya Gaza

Prabowo Ungkap Indonesia Diminta Turut Bantu Tepi Barat, Bukan Hanya Gaza

Nasional
Jemaah Berangkat untuk Jalani Puncak Haji di Arafah Mulai Besok

Jemaah Berangkat untuk Jalani Puncak Haji di Arafah Mulai Besok

Nasional
Bicara soal Kasus Penambangan Emas Liar di Sangihe, Mahfud: Mafia itu Begitu Berkuasa...

Bicara soal Kasus Penambangan Emas Liar di Sangihe, Mahfud: Mafia itu Begitu Berkuasa...

Nasional
Prabowo: RI dan Yordania Siap Kerja Sama Bidang Pertahanan

Prabowo: RI dan Yordania Siap Kerja Sama Bidang Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com