Kompas.com - 12/05/2017, 07:33 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), mengkritik sikap pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengancam akan melaporkan seorang wanita berinisial VKL.

VKL diancam akan dilaporkan ke aparat kepolisian jika tidak membuat permintaan maaf secara terbuka atas kritiknya kepada Presiden Joko Widodo.

Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik Kontras, Putri Kanesia, mengatakan bahwa ancaman Mendagri kepada VKL tersebut berlebihan.

"Kenapa negara jadi over reactive sih? Menurut saya itu sangat berlebihan dan enggak perlu," ujar Putri kepada Kompas.com, Kamis (11/5/2017).

"Ini kan konteksnya sedang orasi menyampaikan pendapat di muka umum yang juga telah dilindungi undang-undang," kata dia.

Putri berujar, jika urusan berpendapat seseorang saja dibatasi, maka pemerintah sama saja melakukan pembangkangan hukum dan hak asasi manusia.

"Negara enggak perlu beraksi selebay itu. Persoalan hak berpendapat dan berkumpul warga negara saja masih dibatasi," kata Putri.

Karena itu ia heran jika sekelas Mendagri justru mempersoalkan orasi VKL, yang tercatat tinggal di kawasan Jakarta Barat tersebut.

"Jadi berlebihan serta tidak tepat kalau sekelas Mendagri sampai kalang kabut dan ingin memperkarakan VKL," ujar dia.

"Harus diingat, bahwa orasi yang disampaikan VKL itu belum selesai dan keburu diinterupsi oleh orang lain. Kita belum dapat secara jelas maksud atau pendapat yang ingin disampaikan oleh VKL," lanjutnya.

Kontras pun, kata Putri akan melakukan upaya konkret dengan memberi dukungan kepada VKL atas ancaman Mendagri.

"Kita support sama apa yang dilakukan oleh VKL sebagai warga negara yang mencoba menyampaikan aspirasinya. Saat ini VKL masih mau diskusi dengan teman-teman dulu. Tapi pastinya teman-teman akan back up dia," ucap Putri.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menyurati seorang wanita berinisial VKL yang berorasi di depan massa setelah Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun untuk Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Surat tersebut terkait pernyataan VKL dalam orasinya yang dinilai Tjahjo memfitnah Presiden Joko Widodo sekaligus memprovokasi massa.

Tjahjo mengaku sudah mendapatkan data mengenai identitas VKL, berikut alamat rumah hingga latar belakang yang bersangkutan. Menurut Tjahjo, kata-kata VKL dalam orasi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, tidak pantas.

Selain mengklarifikasi, Tjahjo juga minta VKL minta maaf atas pernyataannya tersebut. Permintaan maaf mesti dimuat di media massa nasional

(Baca: Mendagri Peringatkan Wanita yang Kritik Jokowi saat Berorasi Bela Ahok)

Sementara itu, VKL yang dihubungi Kompas.com, Kamis (11/5/2017), mengaku masih enggan menyikapi ancaman Mendagri tersebut. Ia pun juga enggan berkomentar lebih jauh.

(Baca: Dianggap Kritik Jokowi, Pendukung Ahok Ini Enggan Tanggapi Ancaman Mendagri)

Kompas TV Penangguhan Penahanan Ahok Diupayakan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertemuan Ke-3 Sherpa G20 Diharapkan Sepakati Substansi Draf Leaders’ Declaration

Pertemuan Ke-3 Sherpa G20 Diharapkan Sepakati Substansi Draf Leaders’ Declaration

Nasional
Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Nasional
Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Nasional
Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Nasional
LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

Nasional
Amnesty International Sebut Penindakan 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J Belum Optimal

Amnesty International Sebut Penindakan "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J Belum Optimal

Nasional
Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Nasional
KSAL Akan Laporkan Hasil Investigasi Pesawat Bonanza ke Andika dan Prabowo

KSAL Akan Laporkan Hasil Investigasi Pesawat Bonanza ke Andika dan Prabowo

Nasional
Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Nasional
Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Nasional
KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

Nasional
PPP Buka Pintu bagi PKS untuk Gabung ke KIB

PPP Buka Pintu bagi PKS untuk Gabung ke KIB

Nasional
Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Nasional
Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Nasional
DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.