Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes Vonis Ahok, Sebuah Situs Pengadilan Negeri Diretas

Kompas.com - 10/05/2017, 23:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Situs resmi pengadilan negeri, pn-negara.go.id diretas menyusul vonis yang diberikan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penistaan agama.

Anehnya, meski lingkup kasus itu berada di DKI Jakarta, peretas memilih membobol situs milik Pengadilan Negeri Negara yang ada di Jembrana, Bali.

Sang peretas menampilkan protesnya atas vonis dua tahun penjara terhadap Ahok di halaman muka.

Kompas.com mencoba membuka mengakses situs pada Rabu (10/5/2017) malam pukul 22.00 WIB. Hasilnya, muncul halaman web berwarna hitam. Ada foto meme Ahok yang diberi tulisan "give his all to his country, guilty and sentenced 2 years in jail" (Kerahkan seluruh kemampuannya untuk negara, (namun dinyatakan) bersalah dan dihukum dua tahun penjara).

(Baca: Kata Kemenlu soal Keprihatinan Badan Hukum Dunia Atas Vonis Ahok)

Ahok sebelumnya dinyatakan bersalah telah menodai agama karena perbuatannya yang mengutip Al-Quran ayat al-maidah 51 di Kepulauan seribu. Majelis Hakim memvonis Gubernur DKI Jakarta itu dengan hukuman dua tahun penjara dan langsung memerintahkan penahanan.

"Simple explanation: they didn't know the difference between "eat with spoon" and "eat spoon". They claimed both are same meaning, and made this governor guilty, the end (Penjelasan sederhana: Mereka tidak paham bedanya "makan menggunakan sendok" dan "makan sendok". Mereka menganggap keduanya punya makna yang sama, dan (inilah) yang membuat sang gubernur dinyatakan bersalah. Selesai)," tulis sang peretas.

Peretas juga menyertakan tanda pagar #RIP Justice In My Country. Tak lupa sang peretas juga meninggalkan identitas anonimnya, yakni KONSLET & Achon666ju5t.

Sang peretas juga meninggalkan alamat email presidentkuvukilland@gmail.com.

Kompas TV Ahok Ajukan Banding
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com