Tempuh Jalur Hukum untuk Bubarkan HTI, Pemerintah Tunjukkan Sikap Jaga Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad mengapresiasi sikap politik pemerintah yang berani mengambil sikap tegas terhadap upaya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurut Rumadi, sikap tersebut menunjukkan posisi pemerintah yang jelas dalam menjaga Pancasila sebagai ideologi negara.

"Saya menghargai sikap politik yang diambil Pemerintah RI, melalui Menko Polhukam Wiranto yang berani mengambil sikap tegas terhadap HTI," ujar Rumdi, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (9/5/2017).

"Saya menghargai keberanian pemerintah karena sikap ini menunjukkan positioning yang jelas dalam menjaga ideologi negara, Pancasila," lanjut dia.

Rumadi mengatakan, sikap pemerintah tepat dengan meletakkan HTI sebagai gerakan politik.

(Baca: PP Muhammadiyah: Pembubaran HTI Harus Konstitusional)

Oleh karena itu, menurut dia, tidak beralasan jika ada yang menganggap sikap politik pemerintah dianggap sebagai anti-Islam.

"Agama hanya dijadikan sebagai cover gerakan politik yang mereka lakukan," kata Rumadi.

Menurut Rumadi, aspirasi untuk membubarkan HTI yang membawa ideologi khilafah sudah terdengar sejak zaman kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, saat itu, pemerintah tidak melakukan tindakan apapun.

Rumadi menekankan, upaya pembubaran HTI tidak bisa berhenti hanya dalam sikap politik.

Upaya pemerintah harus diikuti dengan langkah hukum agar pembubaran HTI dilakukan secara bermartabat.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

(Baca: HTI: Kami Tidak Pernah Diberikan Surat Peringatan oleh Pemerintah)

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menuturkan, keputusan tersebut telah melalui satu proses pengkajian yang panjang.

"Kami memfinalisasi satu proses yang cukup panjang, mempelajari dan mengarahkan sesuai UU Ormas dan sesuai ideologi negara Pancasila," ujar Wiranto dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

 Dalam keputusan tersebut, Wiranto memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.