Ketua Komisi III: Rencana Pembubaran Ormas Jangan Sulut Kegaduhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) anti-Pancasila diharapkan tak menyulut kegaduhan baru.

Ketua Komisi III DPR-RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk bersikap bijak sebelum mengambil keputusan.

"Komisi III DPR berharap rencana pemerintah itu tidak menimbulkan kegaduhan baru dan gangguan serius terhadap aspek keamanan dan ketertiban umum," kata Bambang Soesatyo, melalui keterangan tertulis, Minggu (7/7/2017).

Menurut Bambang, pemerintah seharusnya memiliki kriteria yang jelas dalam menilai dan menetapkan sebuah ormas bertentangan dengan Pancasila.

(Baca: Ketum Pemuda Muhammadiyah: Ormas Tak Terima Pancasila Pantas Dibubarkan)

Di samping itu, pemerintah perlu membuka dialog dengan pengurus ormas yang dicurigai bertentangan dengan Pancasila, agar ormas tersebut bisa menjelaskan orientasi dan pandangan organisasi mereka.

Bambang lebih lanjut mengatakan, kejelasan kriteria anti-Pancasila penting disosialisasikan oleh pemerintah, untuk mendorong semua ormas melakukan introspeksi diri.

Namun, selain menyosialisasikan kriteria anti-Pancasila, Bambang menilai sebaiknya pemerintah memanggil pengurus ormas yang dicurigai bertentangan dengan Pancasila.

Bambang menyebut, pemerintah perlu membuka dialog sebelum memulai pembubaran ormas.

"Berikan kesempatan kepada ormas-ormas untuk meluruskan orientasi dan pandangan mereka seturut nilai-nilai dasar Pancasila," imbuh Bambang.

Bagaimanapun, sambung Bambang, isu tentang ormas anti-Pancasila bisa menjadi sangat sensitif, jika ada pihak yang coba mengaitkannya dengan agama tertentu.

Masalah ini harus diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah, agar umat beragama tidak lagi terkotak-kotak.

(Baca: Khawatir Aksi Makar, Pemerintah Akan Bubarkan Ormas Anti-Pancasila)

Karena itu, pemerintah harus juga memperhitungkan risiko atau akibat yang akan muncul, ketika rencana membubarkan ormas anti-Pancasila mulai dilaksanakan.

Seperti diketahui, Menko Polhukam Wiranto menegaskan ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila akan dibubarkan.