Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khawatir Aksi Makar, Pemerintah Akan Bubarkan Ormas Anti-Pancasila

Kompas.com - 04/05/2017, 14:45 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah tengah menggodok wacana pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai tidak sesuai nilai-nilai Pancasila.

Wiranto enggan menjawab secara spesifik organisasi yang dimaksud, namun dia menegaskan bahwa pemerintah melarang organisasi yang memiliki ideologi anti-Pancasila.

"Kalau ada suatu organisasi yang bertentangan dengan Pancasila ya dibubarkan. Kita tanya saja masyarakat kalau ada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, kamu biarkan tidak?" ujar Wiranto saat ditemui usai pertemuan dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan perguruan tinggi negeri dan Swasta se-Jabodetabek di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).

 

(Baca: Mendagri: Teriak-teriak Anti-Pancasila, HTI Bisa Dibubarkan)

Menurut Wiranto, pemerintah ingin mengantisipasi adanya perkembangan ideologi yang berpotensi mengganti idoelogi Pancasila dan melawan pemerintahan yang sah. Sebagai sebuah dasar negara, Pancasila wajib dipertahankan oleh seluruh elemen bangsa.

Pancasila, kata Wiranto, merupakan warisan yang telah menyatukan masyarakat dari beragam suku, agama, dan ras.

 

(Baca: HTI: Coba Tunjukkan, di Mana Kami Sebut Anti-Pancasila?)

"Kalau ada ideologi merebak menjadi embrio melawan pemerintah yang sah, negara yang sah bagaimana? Logika hukum kita ya tidak boleh," tuturnya.

"Kita semua sepakat Pancasila ideologi yang kita harus pertahankan. Pancasila merupakan warisan yang membuat kita bersatu, lepas dari krisis, yang menyatukan ras, agama dan suku. Tatkala itu diingkari dan dicoba diganti lain ya kami larang tegas. Kami tidak izinkan," ucap Wiranto.

Kompas TV Oknum Ormas Terjaring Tim Cyber Pungli
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com