Cerita Zulkifli Hasan soal SBY yang Ragu Anies-Sandi Bisa Menang

Kompas.com - 02/05/2017, 21:59 WIB
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua MPR RI Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bersyukur Anies Baswedan-Sandiaga Uno memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Apalagi, sosok Anies sejak awal sempat diragukan.

Enam partai politik pada awalnya enggan mengusung Anies, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Enam partai tersebut pada awalnya bersepakat untuk berkoalisi untuk sama-sama mengusung calon gubernur "tandingan" untuk melawan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Namun, karena beberapa hal akhirnya Gerindra dan PKS berpisah dengan empat partai lainnya. Dua partai tersebut mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sedangkan empat partai sisanya mengusung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Menyusul gugurnya Agus-Sylvi, PAN pun mengalihkan dukungan kepada Anies-Sandi. Zulkifli menuturkan, dirinya sempat sulit tidur pada malam pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, yakni 19 April 2017.

Namun, ia meyakini Anies akan menang. Keyakinannya tersebut disampaikan kepada Anies.

"Nies, Anda akan menang walaupun Pak SBY (Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono) bilang sulit menang," ujar Zulkifli saat membawakan keynote speech di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Keraguan SBY

Saat mendengar pernyataan Zulkifli, Anies Baswedan pun menanyakan alasan SBY menilai Anies-Sandi sulit menang.

"Karena Ahok tim suksesnya negara. Kata Pak SBY lho ya," ucap Zulkifli.

Namun, ia meyakini Anies akan menang karena pencoblosan putaran kedua jatuh pada tanggal 19. Menurut Zulkifli, tanggal 19 adalah tanda-tanda kebaikan.

Zulkifli juga menceritakan saat partainya memutuskan untuk mendukung Anies. Awalnya, ada kesepakatan antara enam partai, yakni kubu Anies-Sandi dan kubu Agus-Sylvi bahwa mereka akan saling dukung jika ada salah satu pasangan calon yang gugur terlebih dahulu.

Hal itu, kata Zulkifli, merupakan kesepakatan awal. Sebab, enam parpol itu telah sepakat untuk mendukung pasangan calon "tandingan" Ahok.

"Karena kami enggak sanggup gubernur yang gaduh terus, sudah enggak sanggup dah. Orang Betawi bilang 'udah enggak tahan dah'. Jadi sepakat kita mesti ada gubernur baru," ucap Zulkifli.

Zulkifli menagih janji

Setelah Agus-Sylvi dinyatakan gugur di putaran pertama, Zulkifli mendatangi SBY selaku pimpinan koalisi partai pengusung Agus-Sylvi.

Pada kesempatan tersebut, Zulkifli kembali mengingatkan SBY soal janji awal di mana partai pengusung Agus-Sylvi dan partai pengusung Anies-Sandi akan saling dukung jika salah satunya gugur.

SBY saat itu menuturkan bahwa Partai Demokrat sebagai partai penyeimbang pemerintahan lebih beruntung ketimbang PPP, PAN dan PKB yang merupakan partai pendukung pemerintah.

Sehingga Demokrat bisa memutuskan untuk berdiri di pihak yang netral.

"Artinya kalau beliau itu di luar pemerintahan saja netral, saya kan dalam mendukung pemerintah. Kalau mendukung pemerintah kan mestinya kan netral saja enggak bisa, begitu kira-kira," ucap Zulkifli Hasan.

"Artinya saya netral pun tidak bisa, harus mendukung Ahok karena saya dalam pemerintahan. Dalam hati saya, 'aduh ini nilai kami kok agak rendah ini'," ujar dia.

(Baca juga: Agus: Kurang Bijak jika Saya Ingin Pemilih Agus-Sylvi Dukung Nomor 2 atau 3)

Setelah itu, Zulkifli pun mendatangi Ketua Umum PKB Muhamin Iskandar. Tujuan kedatangannya sama, yakni untuk mengingatkan Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, soal kesepakatan awal.

"Cak, bagaimana, Cak. Kita kan sudah sepakat dulu," ujar Zulkifli.

"Aduh, Pak Zul. Kami kan repot. Begini... begini.. paling tinggi netral lah," ucap Zulkifli Hasan, menirukan ucapan Muhaimin.

Usai mendatangi Muhaimin, Zulkifli kemudian mendatangi Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romy. Tanggapan serupa didapatkan Zulkifli. Dualisme kepengurusan PPP menjadi alasannya.

"Lah, surat belum keluar surat," kata Zulkifli mengulangi ucapan Romy.

"Surat partainya belum keluar maksudnya. Masih belum ada keputusan Mahkamah Agung," tutur Zulkifli Hasan.

"Saya ini sopir belum punya SIM (Surat Izin Mengemudi) jadi maklum saja lah," kata Zulkifli kembali menirukan Romy.

(Baca juga: PAN Akan Ajak Parpol Pengusung Agus-Sylvi Dukung Anies-Sandi)

Usai menyambangi tiga ketua umum partai koalisi pendukung Agus-Sylvi, Zulkifli pun mendatangi para ulama dari berbagai organisasi untuk meminta pendapat soal dukungan tersebut.

Menurut dia, para ulama marah jika PAN mengalihkan dukungan dan memenangkan Ahok.

"Kemudian ada kalimat yang bijak dari Buya Yunahar Ilyas (ulama dari Muhammadiyah), khusus saya datang ke situ. 'Buya, bagaimana?'" tanya Zulkifli kepada Yunahar.

Usai mendapat nasihat, Zulkifli pun mengaku tenang. PAN pun pada akhirnya memutuskan untuk mengalihkan dukungan kepada Anies-Sandi.

Meski demikian, tiga partai koalisi pendukung Agus-Sylvi lainnya tak mengalihkan dukungan kepada pasangan nomor urut tiga itu.

"Oleh karena itu langsung, walaupun dari empat (parpol). Bayangkan, dari empat, satu yang deklarasi terang benderang mulai dari kotamadya, provinsi, sampai Dewan Pengurus Pusat kami deklarasi mendukung Anies-Sandi sesuai dengan suara umat," tutur Ketua MPR ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Nasional
Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Nasional
Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Nasional
Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Nasional
Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Nasional
Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Nasional
Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Nasional
KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

Nasional
Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Nasional
Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X