Drama Rapat Paripurna DPR Loloskan Hak Angket KPK...

JAKARTA, KOMPAS.com - "Saya ingin menanyakan kepada seluruh anggota, apakah usul menggunakan hak angket terhadap tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat disetujui menjadi hak angket DPR? Setuju?" tanya Fahri Hamzah.

Satu detik kemudian, Fahri langsung mengetok palu yang ada di depannya.

Saat itu, Fahri tengah memimpin sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Salah satu agendannya adalah pengambilan keputusan atas usulan Komisi III DPR untuk menggunakan hak angket terhadap KPK.

Palu tetap menyambar meja meski terdengar suara interupsi dari para anggota DPR yang hadir. Fahri tak memedulikan.

Usulan hak angket dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam persidangan, penyidik KPK Novel Baswedan yang dikonfrontasi dengan politisi Hanura Miryam S Haryani, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR, agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP.

Menurut Novel, hal itu diceritakan Miryam saat diperiksa di Gedung KPK.

Para anggota DPR yang namanya disebut langsung bereaksi. Penggunaan hak angket kemudian muncul.

Komisi III mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam, yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Dalam rapat paripurna, usulan hak angket itu dibacakan anggota Komisi III Teuku Taufiqulhadi. Ia langsung mendapat sambutan tepuk tangan peserta rapat paripurna.

Politisi Partai Nasdem itu adalah satu dari 26 nama anggota Dewan dari delapan fraksi yang menandatangani usulan hak angket. Mayoritas adalah anggota Komisi III.

(baca: Ini Daftar 26 Anggota DPR Pengusul Hak Angket KPK)

Dalam rapat tersebut, anggota dari tiga fraksi bersuara. Mereka mengaku menolak usulan hak angket.

Anggota Fraksi Gerindra Martin Hutabarat menyatakan, penjelasan atas pengusulan hak angket sudah cukup menarik.

Namun, ia mengusulkan agar hak angket tersebut tak terburu-buru diputuskan untuk ditindaklanjuti.

"Hari ini kita akan mengakhiri sidang kita, besok akan reses. Ada baiknya kalau kita tanya ke konstituen di seluruh Indonesia apakah kita mengajukan hak angket ini betul-betul mengajukan aspirasi rakyat apa aspirasi kita sendiri?" tanya Martin.