Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Drama Rapat Paripurna DPR Loloskan Hak Angket KPK...

Kompas.com - 29/04/2017, 10:09 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

Penolakan juga disuarakan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz.

Menurut dia, persoalan yang diusulkan masih bisa dibahas dalam mekanisme di internal Komisi III, tak mesti lewat angket.

"Saya khawatir kalau jadi angket ini akan melebar dan yang tidak tahu duduk permasalahannya ikut-ikutan sehingga akan menjadi bias," tuturnya.

Begitu pula dengan Fraksi Demokrat.

"Fraksi Partai Demokrat berpendapat, hak angket pada saat ini tidak tepat waktu. Sehingga dengan demikian Fraksi Partai Demokrat tidak setuju pelaksanaan hak angket terhadap KPK," ujar anggota Fraksi Demokrat, Erma Suryani Ranik.

(baca: Berang, Politisi PDI-P Sebut Munafik Para Penolak Hak Angket KPK)

Sikap penolakan tersebut sempat membuat Masinton Pasaribu berang. Dengan nada tinggi, Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan itu bahkan menyebut rekan-rekannya munafik dan tidak konsisten.

"Semua meyakini sejak awal bahwa ada proses yang salah dan harus didalami dalam konteks KPK secara institusi dan semua rekan-rekan anggota DPR Komisi III semua setuju. Tapi saya enggak tahu kemudian balik badan atau segala macam," kata Masinton.

"Yang disajikan adalah politik kemunafikan. Menurut saya harus dihentikan!" sambungnya.

Tanpa lobi

Rapat yang awalnya terlihat akan sedikit alot, rupanya berlangsung sangat cepat. Fahri langsung mengambil keputusan tanpa adanya forum lobi.

Tak ada komunikasi antarpimpinan DPR sebelum pengambilan keputusan. Saat itu, lima pimpinan hadir.

Ketua DPR RI Setya Novanto yang duduk di sebelah kanan Fahri tampak lekat memandangi palu sidang, dengan sesekali melihat ke arah peserta rapat.

Novanto mengganggukan kepala mengikuti ayunan palu. Ia pun terlihat menggumamkan sesuatu sambil membetulkan posisi duduknya.

Sementara Fadli Zon, yang duduk di samping kiri Fahri, hanya bertopang dagu sepanjang permintaan persetujuan tersebut.

"Izin pimpinan, izin pimpinan," kata anggota DPR lewat pengeras suara saat pengambilan keputusan.

Fahri tak menanggapi. "Baik, kita kira sudah kita simpulkan kita menggunakan hak angket. Terimakasih teman-teman," ucap politisi yang dipecat PKS itu.

Fahri langsung mengarahkan agar agenda sidang dilanjutkan dengan pembacaan pidato penutupan masa sidang oleh Ketua DPR.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com