Demokrat Akan Beri Sanksi Kadernya di DPR yang Dukung Hak Angket KPK

Kompas.com - 27/04/2017, 18:48 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny k Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny k Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat di DPR menegaskan menolak usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemeriksaan Miryam S. Haryani.

Miryam, anggota DPR dari Fraksi Hanura, menjadi saksi dalam kasus korupsi e-KTP.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman, menyatakan fraksinya telah berkonsultasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam hal ini.

Hasilnya, saat ini Demokrat memandang hak angket bisa mengarah pada pelemahan KPK dalam upaya penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi.


"Sebab itu, penggunaan hak angket saat ini tidak tepat waktu sehingga dengan demikian sikap Fraksi Demokrat jelas tak setuju dengan penggunaan hak angket," ujar Benny, di Ruang Fraksi Partai Demokrat, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

(baca: KPK Masukkan Miryam dalam Daftar Pencarian Orang)

Ia menambahkan, KPK memang perlu dikritisi. Namun, itu harus dilakukan dengan mekanisme yang tepat sehingga tak mengganggu proses pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Demokrat, Didik Mukriyanto, menambahkan, pihaknya akan menegur anggotanya yang di tengah jalan mendukung hak angket tersebut.

Ia meyakini semua anggota Fraksi Demokrat akan mematuhi instruksi fraksi.

"Jika nanti ada yang mendukung, kami evaluasi, kami beri teguran dan bisa kami berikan sanksi pula," lanjut Didik.

(baca: Fahri Hamzah Nilai Hak Angket untuk Membuat KPK Lebih "Clean")

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X