Kompas.com - 13/04/2017, 17:44 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hendrawan Supratikno menilai pencegahan Ketua DPR RI Setya Novanto dilematis.

Menurut dia, bagaimana pun ketua DPR memiliki fungsi diplomatis sebagai lembaga negara.

"Indonesia menjadi anggota forum parlemen dunia, memang ini dilematis," kata Hendrawan saat dihubungi, Kamis (13/4/2017).

Dicegahnya Novanto untuk bepergian ke luar negeri, kata dia, sedikit banyak dapat mengganggu citra DPR. Sebab, ketua DPR merupakan simbol lembaga negara yang menjadi kunci dalam proses demokrasi.

Selain itu, ada beberapa forum internasional yang tidak bisa diwakilkan oleh pimpinan DPR lain.

"Parlemen kan simbol rakyat dan proses demokrasi. Kalau ketua lembaganya dicekal gini kan kami ikut prihatin dan menyayangkan," tutur Hendrawan.

Namun, di balik pencegahan Novanto, ia menduga ada hal besar yang akan diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara, Novanto terbilang cukup kooperatif saat diminta untuk memberikan keterangan terkait kasus e-KTP.

"Jadi kalau dia sampai dicekal, apakah KPK melihat suatu misteri konspirasi tertentu atau apa. Pasti ada misteri di balik e-KTP ini yang luar biasa," tutur Anggota Komisi XI DPR itu.

(Baca juga: Golkar Bantah Akan Minta Jokowi Batalkan Pencegahan Setya Novanto)

DPR berencana melayangkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo atas pencegahan Ketua DPR RI Setya Novanto ke luar negeri.

Langkah tersebut menindaklanjuti nota keberatan Fraksi Partai Golkar dan telah menjadi surat resmi kelembagaan karena telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), Selasa (11/4/2017) malam.

Pencegahan Novanto sendiri dilakukan Dirjen Imigrasi Kemenkumham atas permintaan KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, pencegahan tersebut dilakukan karena Setya Novanto merupakan saksi penting untuk terdakwa Andi Agustinus alis Andi Narogong. Novanto dicegah selama enam bulan ke depan.

(Baca juga: KPK Minta DPR Hormati Pencegahan Setya Novanto ke Luar Negeri)

Kompas TV DPR Minta Pencekalan Setnov Dicabut
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 1955

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 1955

Nasional
UPDATE 22 Mei: Sebaran 227 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak dengan 110

UPDATE 22 Mei: Sebaran 227 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak dengan 110

Nasional
UPDATE 22 Mei: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,11 Persen, Ketiga 21,17 Persen

UPDATE 22 Mei: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,11 Persen, Ketiga 21,17 Persen

Nasional
UPDATE 22 Mei: 2.477 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Mei: 2.477 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Anies: Fahmi Idris Hibahkan Waktu dan Harta untuk Bangsa

Anies: Fahmi Idris Hibahkan Waktu dan Harta untuk Bangsa

Nasional
UPDATE 22 Mei 2022: Ada 3.657 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Mei 2022: Ada 3.657 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Mei: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.522 Orang

UPDATE 22 Mei: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.522 Orang

Nasional
UPDATE 22 Mei: Tambah 285, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 5.892.411

UPDATE 22 Mei: Tambah 285, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 5.892.411

Nasional
UPDATE 22 Mei: Ada 227 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total 6.052.590

UPDATE 22 Mei: Ada 227 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total 6.052.590

Nasional
NU Berencana Gelar Konferensi Internasional Pemimpin Agama Seluruh Dunia

NU Berencana Gelar Konferensi Internasional Pemimpin Agama Seluruh Dunia

Nasional
Sejarah Pemilu 1955, Pemilu Perdana Setelah Indonesia Merdeka

Sejarah Pemilu 1955, Pemilu Perdana Setelah Indonesia Merdeka

Nasional
Nyatakan PKB Siap Masuk Koalisi Indonesia Bersatu, Cak Imin: Asal Saya Capresnya

Nyatakan PKB Siap Masuk Koalisi Indonesia Bersatu, Cak Imin: Asal Saya Capresnya

Nasional
Penerapan Teknologi pada Pemilu Diminta Dibarengi Kesiapan Masyarakat

Penerapan Teknologi pada Pemilu Diminta Dibarengi Kesiapan Masyarakat

Nasional
Fadli Zon: Fahmi Idris Berani Lawan Intel Pengancam Mahasiswa, Peristiwa Tak Terlupakan

Fadli Zon: Fahmi Idris Berani Lawan Intel Pengancam Mahasiswa, Peristiwa Tak Terlupakan

Nasional
Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 2021, yang Kembali Hanya Rp 1,4 Triliun

Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 2021, yang Kembali Hanya Rp 1,4 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.