Kompas.com - 08/04/2017, 13:11 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/4/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menganggap DPD mulai disusupi kepentingan politik. Itu karena, sebagian anggota DPD merupakan anggota partai politik.

Adanya pengaruh partai politik tampak dalam rapat paripurna lalu yang memperlihatkan bahwa para senator itu sedang berebut kekuasaan.

"Adegan kerusuhan yang kita saksikan muncul dari adanya interest politik yang memaksakan segala cara apa yang jadi agenda politik bisa terlaksana," ujar Lucius dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (8/4/2017).

(Baca: "DPD Jadi Terkenal karena Berita Tidak Baik")

Padahal, marwah DPD yakni sebagai representasi daerah untuk memperjuangkan pembangunan.

 

Bahkan, kata Lucius, perkara salah ketik dalam putusan Mahkamah Agung saja bisa menimbulkan gesekan yang begitu besar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, kepentingan politik itulah yang memengaruhi tafsir mereka terhadap putusan MA.

Dalam putusan tersebut, MA jelas membatalkan tata tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur masa jabatan Pimpinan DPD menjadi 2,5 tahun.

Putusan tersebut juga ada salah ketik yang menimbulkan polemik lebih dalam lagi. 

"Yang membuat semua tidak jelas, kepentingannya tidak sesuai dengan aturan itu. Mereka mengutak atik dan menafsirkan ini dan itu, dikaburkan dengan kepentinga politik," kata Lucius.

(Baca: Senator DPD Sebut Ada Pimpinan yang Pernah Datangi Kemenkumham Minta Cabut Tatib)

 

Sementara itu, peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Khoirul Fahmi menganggap DPD mulai disusupi kepentingan politis semenjak syarat non parpol dihilangkan.

Padahal, sebelumnya ada syarat yang mengatur bahwa anggota DPD tidak menjadi pengurus partai minimal lima tahum sebelum pemilu. Dengan demikian, mereka steril dari kepentingan yang didorong partai.

"Mensyaratkan bukan orang parpol penting sehongga bisa memisahkan ini representasi politik, ini representasi daerah," kata Fahmi.

Kompas TV Pelantikan Osman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti sebagai pimpinan DPD peridoe 2017-2019 kian memperuncing masalah di tubuh DPD.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Nasional
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Nasional
PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

Nasional
Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Nasional
Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Nasional
Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Nasional
Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.