Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/04/2017, 22:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo diminta segera menetapkan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2017 yang sudah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini penting agar pemerintah bisa segera menyiapkan pengadaan pemondokan, katering, dan lainnya.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR A Malik Haramain, Senin (3/4), di Jakarta. "Kami meminta pemerintah segera mengeluarkan keppres (keputusan presiden) karena kontrak pemondokan, katering, dan lainnya harus segera dilakukan," katanya.

Besaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) atau ongkos haji sudah disepakati pemerintah yang diwakili Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR pada 24 Maret lalu. Kedua belah pihak sepakat ongkos haji tahun ini rata-rata Rp 34,89 juta, naik Rp 249.000 dari BPIH tahun sebelumnya.

BPIH yang dibebankan kepada jemaah terdiri dari biaya tiket penerbangan Rp 26,14 juta, pemondokan di Mekkah Rp 3,39 juta, dan biaya hidup jemaah selama di Mekkah Rp 5,35 juta.

Rasional

Komisi VIII DPR menilai, kenaikan BPIH tahun 2017 sangat rasional, obyektif, dan proporsional. Pasalnya, tahun ini harga avtur naik dan inflasi di Arab Saudi relatif tinggi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, besaran BPIH ditetapkan melalui keputusan presiden. Oleh karena itu, Malik mendorong Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan keppres tentang BPIH tahun 2017.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, keppres BPIH akan diterbitkan awal bulan ini. Namun, hingga kemarin, belum ada kepastian kapan keputusan presiden diterbitkan.

Lukman menjelaskan, calon haji baru bisa melakukan pelunasan ongkos haji setelah Keppres BPIH 2017 ditetapkan. "Jadi, pembukaan pelunasan itu setelah Keppres BPIH ini terbit," katanya.

Calon haji diberi kesempatan melunasi BPIH selama 30-40 hari setelah keputusan presiden diterbitkan. Pelunasan bisa dilakukan di 17 bank penerima setoran BPIH.

Tahun ini, Indonesia mendapatkan kuota 221.000 calon haji. Menteri Agama melalui Keputusan Nomor 75 Tahun 2017 menetapkan, sebanyak 204.000 dari total kuota haji 221.000 diperuntukkan bagi jemaah haji reguler. Sisa kuota sebanyak 17.000 diberikan kepada jemaah haji khusus.

BPIH khusus atau lebih dikenal haji plus sudah ditetapkan pada Februari lalu. Melalui Keputusan Nomor 76 Tahun 2017, Menteri Agama menetapkan BPIH khusus minimal 8.000 dollar AS atau setara dengan Rp 106,94 juta. (NTA)
---
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 April 2017, di halaman 15 dengan judul "Segera Tetapkan Ongkos Haji 2017".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Posisinya sebagai Caleg DPD, Calon Hakim MK Reny: Tak Dilarang Undang-undang

Soal Posisinya sebagai Caleg DPD, Calon Hakim MK Reny: Tak Dilarang Undang-undang

Nasional
KPK Duga Lukas Enembe Tempatkan Uang 'Panas' di Perusahaan Penerbangan

KPK Duga Lukas Enembe Tempatkan Uang "Panas" di Perusahaan Penerbangan

Nasional
Kaesang Gabung PSI, Said Abdullah Beberkan Perjalanan Politik Jokowi Bersama PDI-P

Kaesang Gabung PSI, Said Abdullah Beberkan Perjalanan Politik Jokowi Bersama PDI-P

Nasional
Urus SKCK Sendiri, Anies: Buat Melamar Kerja...

Urus SKCK Sendiri, Anies: Buat Melamar Kerja...

Nasional
Kompolnas Harap Kasus Kematian Ajudan Kapolda Kaltara Diusut Transparan

Kompolnas Harap Kasus Kematian Ajudan Kapolda Kaltara Diusut Transparan

Nasional
Soal Nama Cawapres Ganjar, Sekjen PDI-P: Dialog 3 Jam dengan Jokowi sampai Minta Petunjuk Tuhan Sudah Dilakukan

Soal Nama Cawapres Ganjar, Sekjen PDI-P: Dialog 3 Jam dengan Jokowi sampai Minta Petunjuk Tuhan Sudah Dilakukan

Nasional
Pemerintah Bakal Tutup Social E-Commerce jika Tetap Berjualan Usai Diberi Peringatan

Pemerintah Bakal Tutup Social E-Commerce jika Tetap Berjualan Usai Diberi Peringatan

Nasional
Hasto Kristiyanto Ungkap Peluang Bakal Cawapres Ganjar Seorang Perempuan

Hasto Kristiyanto Ungkap Peluang Bakal Cawapres Ganjar Seorang Perempuan

Nasional
Ganjar Sebut Mahfud Berpeluang Jadi Cawapres, PPP: Megawati Punya Insting Politik yang Luar Biasa

Ganjar Sebut Mahfud Berpeluang Jadi Cawapres, PPP: Megawati Punya Insting Politik yang Luar Biasa

Nasional
Alasan Pemerintah Larang Transaksi di 'Social E-commerce' seperti TikTok Shop

Alasan Pemerintah Larang Transaksi di "Social E-commerce" seperti TikTok Shop

Nasional
Kaesang Masuk PSI, Projo: Semoga Bisa Ubah Apatisme Politik di Kalangan Anak Muda

Kaesang Masuk PSI, Projo: Semoga Bisa Ubah Apatisme Politik di Kalangan Anak Muda

Nasional
KPK Kembali Periksa Istri Sekretaris MA Hasbi Hasan

KPK Kembali Periksa Istri Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
Rafael Alun Mengaku Tak Pernah Libatkan Sang Istri dalam Perusahaan Konsultan Pajaknya

Rafael Alun Mengaku Tak Pernah Libatkan Sang Istri dalam Perusahaan Konsultan Pajaknya

Nasional
Pengelolaan ASN Baik, Pemkab Jembrana Borong Penghargaan BKN Award 2023

Pengelolaan ASN Baik, Pemkab Jembrana Borong Penghargaan BKN Award 2023

Nasional
Soal TikTok Shop, Pemerintah Resmi Larang 'Social E-commerce' Bertransaksi, Hanya Boleh Promosi

Soal TikTok Shop, Pemerintah Resmi Larang "Social E-commerce" Bertransaksi, Hanya Boleh Promosi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com