Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Kursi Pimpinan DPD Diperebutkan?

Kompas.com - 02/04/2017, 13:22 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, jabatan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sangat terbatas dan tidak seluas DPR RI.

Misalnya, terkait kebijakan. DPD hanya bisa mengajukan rancangan dan memberikan pertimbangan untuk suatu undang-undang yang akan diberlakukan. Berbeda dengan DPR yang akan menentukan diberlakukan atau tidaknya suatu undang-undang.

Meskipun demikian, kursi pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) menjadi perebutan anggota-anggota di dalamnya. 

 

Baca: Bahas Pemilihan Pimpinan Baru, DPD Rapat Panmus Minggu Siang

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, salah satu alasan perebutan jabatan tersebut karena terkait akses. Misalnya, akses kepada Presiden. Sebab, pimpinan DPR setara dengan pimpinan lembaga negara lainnya.

"Dia (pimpinan DPD) punya posisi yang dianggap mengkilap bagi sebagian orang, karena dia menghubungkan dengan sumber langsung kekuasaan. Pimpinan DPD, dia bisa akan sebaris dengan ketua MA, ketua MK, ketua DPR RI," kata  Donal.

Saat ini polemik pergantian pimpinan DPD masih bergulir. Rencananya, rapat pergantian pimpinan DPD tetap digelar pada Senin (3/4/2017), besok meskipun Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017.

Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 itu mengatur bahwa masa jabatan pimpinan DPD hanya 2,5 tahun. Sehingga masa jabatan pimpinan DPD dikembalikan pada aturan sebelumnya, yakni selama lima tahun.

 

Baca: Pemilihan Pimpinan DPD Harus Dibatalkan Demi Hukum

Menurut Donal, karena ada faktor mendapatkan akses itulah sejumlah anggota tetap beralasan pergantian pimpinan tetap dilakukan.

"Akses itu yang akan dipakai, karena jabatan dia adalah pimpinan sebuah lembaga negara maka dia memilki peluang untuk mengakses kekuasan-kekuasaa yang lain. Kekuasaan peradilan, kekuasan eksekutif. Kalau anggota mana bisa. Itu logika sederhananya," kata Donal.

Kompas TV Politisi Jadi Anggota DPD? (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
KPK Panggil Lagi Staf Hasto Jadi Saksi Kasus Harun Masiku Besok

KPK Panggil Lagi Staf Hasto Jadi Saksi Kasus Harun Masiku Besok

Nasional
TNI Ungkap Ancaman Pidana bagi Prajurit yang Terlibat Judi 'Online'

TNI Ungkap Ancaman Pidana bagi Prajurit yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Gebrakan Satgas Judi 'Online' Dinantikan, Diharap Tak Sekadar Retorika

Gebrakan Satgas Judi "Online" Dinantikan, Diharap Tak Sekadar Retorika

Nasional
Gugat ke MK soal Usia Calon Kepala Daerah, 2 Mahasiswa Ini Minta Jokowi Dipanggil

Gugat ke MK soal Usia Calon Kepala Daerah, 2 Mahasiswa Ini Minta Jokowi Dipanggil

Nasional
Satgas Judi 'Online' Diharap Bersikap Tegas dan Tak Blunder

Satgas Judi "Online" Diharap Bersikap Tegas dan Tak Blunder

Nasional
PPATK: Ada Uang Terkait Judi 'Online' Mengalir ke 20 Negara, Mayoritas di Asia Tenggara

PPATK: Ada Uang Terkait Judi "Online" Mengalir ke 20 Negara, Mayoritas di Asia Tenggara

Nasional
LPSK Belum Lindungi Saksi dan Keluarga Korban Kasus Pembunuhan 'Vina Cirebon'

LPSK Belum Lindungi Saksi dan Keluarga Korban Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com