MA Disebut Melanggar UU Bila Menolak Lantik Pimpinan DPD yang Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPD, Nono Sampono, menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017, tak menghambat acara pemilihan Pimpinan DPD baru pada 3 April 2017.

Dengan dibatalkannya kedua tata tertib tersebut, maka masa jabatan DPD kembali menjadi 5 tahun, dari yang sebelumnya 2,5 tahun.

Ia pun meyakini MA tetap akan memandu sumpah jabatan Pimpinan DPD baru pada Senin (3/4/2017) besok. Sebab, menurut Nono, meski MA telah membatalkan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 yang menetapkan masa jabatan Pimpinan DPD selama 2,5 tahun, mereka berkewajiban memandu sumpah jabatan pimpinan lembaga tinggi negara yang terpilih.

"Harus dibedakan tugasnya sebagai hakim dan pejabat negara yang memandu sumpah. Kalau dia tidak memandu sumpah, dia melanggar undang-undang. Karena itu tugasnya dia memandu sumpah jabatan," ujar Nono dalam sebuah diskusi di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (1/4/2017).

Baca juga: Pemilihan Pimpinan DPD Harus Dibatalkan Demi Hukum

Nono mengatakan, jika nantinya MA tidak mau memandu sumpah jabatan pada saat Pimpinan DPD yang baru telah terpilih pada Senin (3/4/2017), maka MA telah melanggar undang-undang. Sebab, lanjut Nono, undang-undang mengharuskan MA memandu sumpah jabatan pimpinan lembaga tinggi negara terpilih.

Ia pun mempersilakan masyarakat untuk menggugat bila DPD tetal memutuskan melaksanakan pemilihan Pimpinan DPD pada Senin (3/4/2017), besok.

"Kalau mau gugat ya masyarakat silakan saja. Ada salurannya. Jadi kami jalan terus saja," lanjut senator asal Maluku itu.

Baca juga: Ada Salah Ketik, Pengamat Sebut Substansi Putusan MA Tetap Sah

Dalam berkas putusan yang diunggah pada laman direktori putusan MA, putusan atas uji materi Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur masa jabatan Pimpinan DPD menjadi 2 tahun 6 bulan, menyatakan pembatalan aturan tersebut.

Dasar putusan, tata tertib tersebut saat disahkan tidak memenuhi syarat kuorum rapat, sebagai syarat diambilnya keputusan.

Sementar putusan atas uji materi Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur diberlakukannya 2 tahun 6 bulan masa jabatan Pimpinan DPD pada periode 2014-2019 juga menyatakan atas aturan tersebut.

Pimpinan DPD sebagai pimpinan lembaga perwakilan politik seperti DPR dan MPR, masa jabatannya seharusnya mengikuti siklus pemilu, yakni lima tahun sekali. Putusan tersebut mengancam pemilihan Pimpinan DPD yang sedianya akan berlangsung pada 3 April.

Baca juga: Salah Ketik, Putusan MA Dianggap Tidak Sah oleh Anggota DPD