Serikat Karyawan PNRI Dukung Pengungkapan Kasus E-KTP

Kompas.com - 17/03/2017, 23:37 WIB
Ketua umum Serikat Karyawan PNRI Anggraini Mutiasari di gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/3/2017). KOMPAS.COM/LUTFY MAIRIZAL PUTRAKetua umum Serikat Karyawan PNRI Anggraini Mutiasari di gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/3/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Karyawan Perum Percetakan Indonesia (PNRI) mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Kami sampaikan kepada KPK untuk mengusut tuntas segala yang merugikan negara, maupun khususnya di Perum Percetakan negara RI untuk segera dapat diselesaikan," kata Ketua umum Serikat Karyawan PNRI Anggraini Mutiasari di gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Anggraini menuturkan, karyawan merasa dirugikan dengan adanya pengerjan proyek e-KTP. Menurut Anggraini, sejak tahun 2014 hingga 2016, karyawan tidak lagi mendapatkan jasa produksi.

"Setiap akhir tahun kami peroleh jasa produksi kesejahteraan, tetapi sejak 2014 sampai 2016, pasca pengerjaan e-KTP kami tidak lagi dapat jasa produksi. Kesejahteraan menurun," ucap Anggraini.

Dalam kesempatan itu, Anggraini juga menyerahkan bukti kejanggalan laporan keuangan kepada KPK. Dalam surat dakwaan, PNRI mendapatkan pembayaran Rp 1,6 triliun. Namun, terjadi selisih setelah dilakukan pemeriksaan dengan laporan keuangan.

"Ada selisih sekitar Rp 1,3 triliun. Perum PNRI merasa tidak menerima dan tidak ada laporannya itu. Yang di data, di laporan keuangan yang sudah diaudit," ujar Anggraini.

Saat ini, proses persidangan telah masuk pada tahap pemeriksaan saksi terdakwa dua terdakwa mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kompas TV KPK Cegah Saksi Korupsi E-KTP ke Luar Negeri
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.