Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berebut Suara Agus-Sylvi, ke Mana Dukungan Akan Beralih?

Kompas.com - 07/03/2017, 09:22 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta menyisakan dua pasangan calon yang akan bertarung, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saeful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Sementara, satu pasangan lainnya, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, terhenti di putaran pertama.

Suara empat partai politik pendukung Agus-Sylvi kini jadi rebutan. 

Empat partai itu adalah Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Ke mana dukungan empat parpol tersebut akan dialihkan?

Hingga pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengenai hasil Pilkada DKI Jakarta diumumkan, keempat partai ini belum menyampaikan sikapnya.

Dua pasangan calon yang akan bertarung di putaran kedua Pilkada DKI, pasti memperebutkan 17 persen suara yang dikantongi pasangan Agus-Sylvi.

Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, pendukung Agus-Sylvi cenderung berlatar belakang Islam moderat, sehingga kemungkinan beralih secara seimbang kepada pasangan Ahok-Djarot maupun Anies Sandi sangat mungkin terjadi.

"Mereka pasti terbagi. Bisa ke Anies, bisa ke Ahok. Pasti signifikan. Karena ini ada 17 persen yang mengambang, plus 22 persen (suara golput). Kalau ditotal ada 39 persen," kata Hendri saat dihubungi, Senin (6/3/2017) malam.

Secara kepartaian, Hendri menilai, selain PDI Perjuangan, tak ada dukungan parpol yang signifikan di DKI. 

Menurut dia, hanya pendukung PDI-P yang memiliki loyalitas tinggi. Sisanya, dinilainya labil.

Peran Agus

Hendri mengatakan, peran seorang Agus Harimurti Yudhoyono menjadi penting.

Jika ingin mengalihkan dukungan secara signifikan, "suara" Agus diperlukan.

Jika melihat dinamika pasca putaran pertama, empat partai politik pendukungnya mempunyai sikap masing-masing.

PAN menunjukkan kecenderungan mendukung pasangan Anies-Sandi.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto memberikan sinyal kuat dukungan partainya untuk pasangan tersebut.

Sementara, PPP sudah terlebih dahulu mendukung Ahok-Djarot. Namun, PPP yang mendukung pasangan itu adalah PPP kubu Djan Faridz.

Oleh karena itu, Hendri menilai, kecil kemungkinan PPP Romahurmuziy akan ikut mendukung Ahok-Djarot.

Opsi netral diprediksi paling mungkin diambil.

Adapun, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai pendukung pemerintah dengan empat kadernya di kabinet, cenderung akan mengarahkan dukungan kepada Ahok-Djarot.

Demokrat akan lebih fleksibel. Hendri memperkirakan, setidaknya ada tiga opsi yang mungkin diambil partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Pertama, mengikuti keputusan SBY. Kedua, jika SBY membuka komunikasinya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, maka dukungan bisa dialihkan kepada Anies-Sandi.

Sedangkan opsi ketiga, jika pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan SBY bisa terlaksana, tak menutup kemungkinan Demokrat akan ikut mendukung Ahok-Djarot.

"Ini kan menarik. Makanya yang harus mengarahkan langsung Agus. Karena kemarin Agus yang ikut serta. Dia yang harus bicara kepada pendukung, dukung Ahok atau Anies," kata Hendri.

Tak kunjung tentukan sikap

Meski ditunggu-tunggu, empat parpol pendukung Agus-Sylvi belum juga menentukan sikap.

Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi mengatakan, PPP masih meminta masukan kepada senior-senior partai.

"Tentu tidak hanya mempertimbangkan satu hal saja. Kami ingin masukan yang lebih memadai," ujar Arwani.

Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan menyebutkan, pimpinan pusat menyerahkan keputusan kepada pimpinan wilayah teekait dukungan di Pilkada DKI.

"Keputusan diserahkan ke DPW. DPW yang paham dan putuskan yang terbaik," kata Daniel.

Adapun PAN baru berencana mendeklarasikan dukungan pimpinan pusat pada Rabu (8/3/2017) besok.

"Kalau PAN Jaktim, Jakpus, Jabar sudah deklarasi ya untuk mendukung Anies-Sandi," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Wilayah (DKI Jakarta) belum. Karena Gubernur kan wilayah. Nanti kita dengar. Saya kira Rabu sudah ada keputusan," kata dia.

Sedangkan Partai Demokrat, rapat pleno, Senin(7/3/2017), belum membuahkan keputusan.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, rapat tersebut hanya membahas secara umum pelaksanaan Pilkada 2017 di 101 daerah.

Kompas TV Konsolidasi dan komunikasi partai politik berebut dukungan dari pasangan Agus-Sylvi di putaran kedua Pilkada DKI 2017 kian gencar. Syarat-syarat pun diajukan parpol kepada dua pasangan calon yang lolos.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Nasional
Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi 'Online'

Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi "Online"

Nasional
Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Nasional
PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

Nasional
Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Nasional
Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Nasional
Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Nasional
Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Nasional
PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian 'Back Up' Data Berlapis

PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian "Back Up" Data Berlapis

Nasional
DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

Nasional
Setelah PKS Ngotot Usung Sohibul Iman, PDI-P-PKB Siapkan Andika Jadi Alternatif Pendamping Anies

Setelah PKS Ngotot Usung Sohibul Iman, PDI-P-PKB Siapkan Andika Jadi Alternatif Pendamping Anies

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

Nasional
Agar Tak Ada Haji Colongan, DPR Usul Masa Berlaku Visa Umrah, Kunjungan, dan Ziarah Dikurangi

Agar Tak Ada Haji Colongan, DPR Usul Masa Berlaku Visa Umrah, Kunjungan, dan Ziarah Dikurangi

Nasional
Kontras Sebut 7 Polisi Tewas dalam Konflik OPM di Papua Setahun Terakhir

Kontras Sebut 7 Polisi Tewas dalam Konflik OPM di Papua Setahun Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com