Kompas.com - 05/03/2017, 15:49 WIB
Aktivitas di Mahkamah Konstitusi - Pekerja meyirami rumput taman di halaman gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (31/7/2014). MK akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden 2014 pada 6 Agsutus mendatang. KOMPAS/WAWAN H PRABOWOAktivitas di Mahkamah Konstitusi - Pekerja meyirami rumput taman di halaman gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (31/7/2014). MK akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden 2014 pada 6 Agsutus mendatang.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyesalkan, sikap Mahkamah Konstitusi yang hanya ingin menyelesaikan kasus sengketa pilkada terkait persoalan selisih suara.

Padahal, persoalan yang terjadi pada perhelatan pilkada tak hanya sebatas pada selisih suara.

“Saya khawatir bila MK ini terus menerus hanya menyoal soal selisih suara, ini akan mengabaikan pencapaian-pencapaian soal pelaksanaan pilkada yang substantif,” kata Ray saat diskusi bertajuk ‘Sengketa di MK: Keadilan Subtantif untuk Pilkada Demokratis’ di Jakarta, Minggu (5/3/2017).

Sebagai contoh, selisih perolehan suara antara pasangan nomor urut satu Wahidin Halim-Andika Hazrumy dengan pasangan nomor urut dua, Rano Karno-Embay Mulya Syarief, di Pilkada Banten, yaitu 1,89 persen.

Merujuk ketentuan yang diatur pada Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka sengketa yang diajukan pasangan Rano-Embay terancam gugur lantaran tidak sesuai syarat administratif yang diataur di dalam UU tersebut.

“Karena Banten itu baru boleh mengajukan (kalau) selisih (suara) di bawah 1 persen. Masalahnya sekarang, misalnya yang saya dengar itu banyak diterbitkan suket (surat keterangan) di Banten itu yang tidak merujuk keputusan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

“Setahu saya Menteri Dalam Negeri hanya merujuk 20 surat keterangan untuk diterbitkan berkenaan dengan tidak adanya e-KTP. Tapi bahkan di satu kabupaten/kota, menerbitkan lebih dari ketentuan yang ditentukan,” lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kasus dugaan pelanggaran serupa, menurut dia, juga terjadi di dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta.

Sebagai contoh, banyak masyarakat yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT), meski diketahui memiliki KTP elektronik.

Selain itu, dari hasil pemantauan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ditemukan setidaknya 600 kasus dugaan politik uang yang terjadi di 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun ini.

Ray menambahkan, MK perlu memperluas wilayah penanganan sengketa yang dapat mereka tangani.

Pasalnya, ia menilai, ada kecenderungan untuk melakukan pelanggaran yang lebih massif di dalam pelaksanaan pilkada di masa mendatang.

“Karena kesadaran bahwa poliik uang tak akan menjadi masalah di MK. Karena itu polanya mulai dilakukan lagi, semasif mungkin. Karena toh itu pelanggaran, tapi itu tidak akan membatalkan hasil pilkada, karena MK tidak akan melakukan penyelidikan terhadap situasi seperti itu,” tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

Nasional
Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Nasional
Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Nasional
Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Nasional
KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.