Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunjungan Luar Negeri Pansus Pemilu Belum Dapat Lampu Hijau Ketua DPR

Kompas.com - 28/02/2017, 17:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kunjungan kerja luar negeri Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) belum sepenuhnya mendapat lampu hijau dari pimpinan DPR.

Ketua DPR RI Setya Novanto menyebutkan, pimpinan telah mengevaluasi rencana tersebut. Menurut dia, keputusan akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Mengenai Pansus Pemilu, memang ada beberapa hal di daerah. Perlu ada masukan karena ada kemiripan-kemiripan yang berkaitan dengan masalah mengenai cara pemilihan, dapil," ujar Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

"Tapi itu sudah saya evaluasi apakah dengan waktu yang singkat ini bisa," kata dia.

Ia menambahkan, seandainya bisa dilakukan, bisa jadi ada pembagian tugas yang dilakukan Pansus sehingga tak semuanya ikut kunjungan kerja ke luar negeri.

Sedangkan anggota yang tak ikut kunjungan kerja bisa menetap dan mengerjakan tugas-tugas Pansus yang harus diselesaikan. Novanto berharap Pansus dapat tetap bekerja meski DPR tengah dalam masa reses.

"Ya, tetap. Reses tetap kami bahas. Kami beri kesempatan pada mereka untuk bekerja," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah minta seluruh pihak untuk melihat kunjungan kerja DPR ke luar negeri tidak melulu sebagai sesuatu yang di luar fungsi DPR atau seolah hanya menghambur-hamburkan uang.

Menurut dia, hal tersebut termasuk memperkuat fungsi diplomasi DPR dengan negara lain.

"Seperti undang Raja Salman ke DPR, itu kan memperkuat fungsi diplomasi. Memang tugas DPR adalah membantu armada diplomasi dunia di seluruh dunia," ujar Fahri.

Adapun dua negara yang akan dituju Pansus Pemilu adalah Jerman dan Meksiko. (Baca: Pansus RUU Pemilu Akan Studi Banding ke Meksiko dan Jerman)

Ketua Pansus Lukman Edy menyatakan, studi banding ke Jerman diperlukan untuk mencontoh sistem pemilu di Jerman yang sebelumnya banyak digunakan di Indonesia.

Selain itu, Jerman dikatakan tengah mengevaluasi penggunaan voting elektronik atau e-voting dalam pemilu. Indonesia saat ini berencana menggunakan e-voting dalam pemilu.

Sedangkan kunjungan ke Meksiko bertujuan untuk mempelajari badan peradilan pemilu yang dinilai punya rekam jejak yang bagus.

(Baca juga: Ke Meksiko dan Jerman, Ini yang Bakal Dipelajari Pansus RUU Pemilu)

Kompas TV DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU Pemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com