Penerimaan Amnesti Pajak di Bawah Target, Jokowi Tetap Berterima Kasih

Kompas.com - 28/02/2017, 17:16 WIB
Presiden Joko Widodo saat menghadiri sosialisasi tahap akhir program amnesti pajak di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat menghadiri sosialisasi tahap akhir program amnesti pajak di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun jumlah penerimaan negara dari amnesti pajak di bawah target, Presiden Joko Widodo tetap menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang mendukung terlaksananya program tersebut.

Hal itu disampaikan Jokowi saat berpidato di acara sosialisasi tahap akhir amnesti pajak di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017) sore.

"Pada kesempatan baik ini saya ingin mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dirjen Pajak dan seluruh jajarannya, kementerian/lembaga, aparat hukum, pemerintah daerah dan asosiasi pengusaha yang mem-backup," ujar Jokowi.

"Terutama petugas pajak. Pergi pagi pulang pagi. Bahkan Sabtu-Minggu juga masuk. Ya kami perintahkan masuk, mereka masuk terus," kata dia.

Catatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dari target penerimaan negara sebesar Rp 165 triliun, pada satu bulan sebelum penutupan periode amnesti pajak, sudah menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 112 triliun.

Jumlah itu berasal dari 682.822 wajib pajak. Adapun total harta yang diungkap ke negara sebesar Rp 4.413 triliun dengan Surat Pernyataan Harta (SPH) mencapai 707.641.

(Baca juga: Jokowi: Jangan Takut Ikut Amnesti Pajak...)

Atas capaian itu sendiri, Presiden berharap stakeholder perpajakan terus mempertahankan kekompakan agar kesadaran warga negara untuk membayar pajak terbangun dan semakin meningkat ke depannya.

"Saya berharap kerja sama yang sudah terjalin ini terus dijaga. Terus bersama bersinergi untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak," ujar Jokowi.

Meski demikian, program amnesti pajak baru berakhir pada 31 Maret 2017 mendatang. Artinya, masih ada waktu satu bulan lagi kepada wajib pajak untuk segera memanfaatkan program tersebut.

Jokowi menyarankan wajib pajak yang belum mengikutinya amnesti pajak berubah haluan.

"Masih ada sisa waktu satu bulan untuk ikut amnesti pajak. Ini kesempatan terakhir loh, saya ingatkan," ujar Jokowi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

Nasional
UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

Nasional
Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Nasional
Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Belum Optimal

Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Belum Optimal

Nasional
Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Nasional
Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Nasional
Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Nasional
UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Nasional
UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X