"Website" KPU Diretas, Pemerintah Percepat Pembentukan Badan Siber

Kompas.com - 17/02/2017, 16:32 WIB
Menkominfo Rudiantara dalam acara Seminar Awal Tahun Indonesia Technology Forum, di Jakarta, Kamis (19/1/2017). Yoga Hastyadi Widiartanto/KOMPAS.comMenkominfo Rudiantara dalam acara Seminar Awal Tahun Indonesia Technology Forum, di Jakarta, Kamis (19/1/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah akan mempercepat proses pembentukan Badan Siber Nasional (Basinas) pasca-peristiwa peretasan website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.

Situs web resmi milik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta diretas pada Jumat (10/2/2017) pagi, menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta.

"Itu sudah menjadi concern Kemenkominfo, makanya saya sampaikan pemerintah saat ini concern dengan percepatan daripada Basinas," ujar Rudiantara saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017).

(Baca: Basinas Diharapkan Perkuat Sistem Teknologi Perbankan dan Pasar Modal)

Rudiantara pun memastikan, jajarannya sudah berkoordinasi dengan KPU untuk membenahi sistem agar tidak mengganggu proses penyelanggaraan pilkada serentak 2017 setelah pemungutan suara.

Pembentukan Basinas bakal memberdayakan Lembaga Sandi Negara untuk menjadi embrio.

Jika sudah terbentuk, Basinas akan mengoordinasikan badan cyber deffence yang ada di Kementerian Pertahanan, cyber intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN), dan cyber security di Kepolisian RI (Polri).

"Banyak yang membantu. Dari beberapa stakeholder, tidak hanya dari Kemenkominfo. Pokoknya dari stakeholder yang concern mengenai peretasan kemarin itu sudah bergabung di KPU," ujar dia.

Website KPUD Yogyakarta diretas oleh kelompok hacker yang menamakan diri Gadjah Mada Clown Hacktivism Team.

Mereka mengubah tampilan laman www.kpu-jogjakota.go.id dengan warna hitam dan gambar badut. Peretas juga membuat pesan bertuliskan "Permisi pak/buk mau nanya? Bukannya Jogja dipimpin sama Sultan ya? Kan gak ada pemilu dong. Jadi gunanya KPU buat apaan ya pak/ buk?".

(Baca: Menkominfo Tegaskan Badan Siber Nasional Tak Awasi Sektor Privat)

Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto membenarkan adanya peretasan itu. "Yang di-hack memang website milik KPU Kota Yogyakarta," ujar Wawan.

Wawan menjelaskan, situs tersebut digunakan untuk sosialiasi kegiatan dan aktivitas pilkada di Yogyakarta.

Peretasan ini merupakan kali pertama. "Baru kali ini website di-hack, dan siang tadi tim langsung mengatasi dan memperbaiki," kata dia.

Wawan berjanji akan meningkatkan keamanan website sehingga peretasan tidak terulang kembali.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X