Kompas.com - 14/02/2017, 09:42 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, sedikitnya ada 14 anggota DPR RI yang mengembalikan uang terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanpa Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Namun, KPK belum menyebut siapa saja yang menyerahkan uang tersebut.

Terkait hal itu, sejumlah fraksi di DPR mengaku tak tahu-menahu. Beberapa enggan berkomentar.

"Saya enggak pernah tahu dari Fraksi Golkar ada yang mengembalikan atau tidak. Karena siapa pun yang dianggap terlibat pun saya enggak tahu," kata Sektetaris Fraksi Partai Golkar, Agus Gumiwang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017).

"Agak susah, suatu hal yang memang tidak jelas. Manusianya tidak jelas, subyek tidak jelas," ujarnya.

Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurut dia, hal tersebut lebih kepada tanggung jawab individual, bukan institusional. Apalagi, kasus e-KTP melibatkan anggota-anggota DPR pada periode sebelumnya.

"Sejauh ini belum ada pernyataan resmi. Kami harus melihat itu sebagai tindakan non-institusional," tuturnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf enggan berkomentar banyak terkait kasus yang melibatkan komisinya di periode lalu itu.

Ia hanya menekankan bahwa penegakan hukum harus terus berjalan, salah satunya adalah dengan pengembalian kekayaan negara.

"Berjalan sajalah. Nanti kita lihat saja," kata Muzzammil.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud: Masukan Masyarakat Masih Terbuka Sebelum Draf Revisi UU ITE Dikirim ke DPR

Mahfud: Masukan Masyarakat Masih Terbuka Sebelum Draf Revisi UU ITE Dikirim ke DPR

Nasional
Saat Jaksa Anggap Pleidoi Rizieq Hanya Berisi Keluh Kesah...

Saat Jaksa Anggap Pleidoi Rizieq Hanya Berisi Keluh Kesah...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado? | Masukan dari Guru Besar Mengenai TWK KPK

[POPULER NASIONAL] Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado? | Masukan dari Guru Besar Mengenai TWK KPK

Nasional
Jaksa Agung Sebut Sudah Punya Sosok Jenderal Bintang 2 yang Akan Isi Posisi Jampidmil

Jaksa Agung Sebut Sudah Punya Sosok Jenderal Bintang 2 yang Akan Isi Posisi Jampidmil

Nasional
KPK Tegaskan Tak Pernah Sebut Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Terkait Program DP 0 Persen

KPK Tegaskan Tak Pernah Sebut Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Terkait Program DP 0 Persen

Nasional
Ini Kata Komnas HAM Soal Dipenuhi atau Tidak Panggilan Kedua Terhadap KPK

Ini Kata Komnas HAM Soal Dipenuhi atau Tidak Panggilan Kedua Terhadap KPK

Nasional
Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Nasional
Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Nasional
Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X