BNP2TKI dan KPK Telusuri Celah Penyelundupan TKI Ilegal

Kompas.com - 03/02/2017, 20:42 WIB
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di Gedung KPK Jakarta, Jumat (3/2/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKepala BNP2TKI Nusron Wahid di Gedung KPK Jakarta, Jumat (3/2/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas beberapa isu terkait tata kelola tenaga kerja. Menurut Nusron, salah satu yang dibicarakan adalah penanggulangan penyelundupan TKI ilegal ke luar negeri.

"Indonesia melaksanakan moratorium pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, ke Timur Tengah, tapi ternyata masih ada pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah secara ilegal," kata Nusron.

Menurut Nusron, hal itu memunculkan dugaan adanya penyelewengan dan korupsi di sektor birokrasi. Untuk itu, BNP2TKI dan KPK akan bersama-sama mencari celah timbulnya penyelewengan tersebut.

"Pasti ada potensi di mana letak korupsi yang diselewengakan itu, ada yang disogok lah kasarnya, kok sampai bisa berangkat," kata Nusron.

Selain itu, kedua pihak juga membahas masalah besarnya biaya yang dibebankan kepada para tenaga kerja sebelum dan saat berada di lluar negeri. Menurut Nusron, hal tersebut dicurigai sebagai tindakan pungutan liar.

Kemudian, BNP2TKI dan KPK juga berbicara tentang rencana kerja 2017. Misalnya, tentang rencana pembukaan kantor one stop service. Hal ini dilakukan untuk menciptakan efisiensi bagi tenaga kerja yang ingin bekerja ke luar negeri.

Menurut Nusron, akan ada pembangunan kantor pengurusan TKI di 50 kabupaten/kota. Kantor-kantor tersebut nantinya akan disupervisi oleh KPK.

"Tahun ini kita akan buka di 24 kabupaten/kota. Supaya teman-teman TKI itu kalau mau ke luar negeri, mengurus dokumen tidak banyak pintu, tapi cukup satu pintu," kata Nusron.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Nasional
377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X