Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Pemda Tingkatkan Kualitas Sistem Transportasi

Kompas.com - 31/01/2017, 15:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.comWakil Presiden Jusuf Kalla berharap agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas sistem transportasi daerah. Pasalnya, transportasi merupakan hal penting dalam menunjang seluruh aktivitas masyarakat.

“Angkutan adalah kebutuhan pokok juga, transportasi. Karena tidak ada gerak kita apakah itu masalah perorangan, ekonomi, dan kebutuhan sehari-hari tanpa sistem transportasi yang baik,” kata Kalla saat kegiatan Penyerahan Penghargaan bidang Perhubungan Darat Tahun 2016 di Istana Wapres, Selasa (31/1/2017).

Menurut Wapres, setidaknya ada dua cara untuk mengukur baik buruknya sistem transportasi yang ada, yaitu melalui kelancaran dan keamanan sistem.

Untuk kelancaran, misalnya, dapat diketahui sejauh mana kecepatan yang dapat dicapai sebuah kendaraan ketika melintasi jalan perkotaan.

“Dulu, bisa 30 km/jam, sekarang sebagian besar kota di bawah 20 km/jam. Malah barangkali kalau di Jakarta sedang macet ya (bisa lebih pelan),” kata dia.

Sementara, keamanan sistem transportasi dapat dilihat dari berapa banyak kasus kecelakaan yang terjadi. Untuk 2016, berdasarkarkan data dari kepolisian, kata Wapres, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan.

“Tahun 2016 hampir 100.000 kecelakaan yang terjadi, yang meninggal lebih dari 23.000 jiwa meninggal di jalan raya. (Jumlah korban jiwa) meningkat hampir 1.000 orang lebih banyak dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Meski demikian, Wapres mengaku, bukan perkara mudah memperbaiki sistem transportasi tersebut. Setidaknya, ada delapan faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

Pertama, jumlah penduduk yang terus meningat setiap tahunnya. Hal itu memacu pertumbuhan sistem transportasi yang cukup signifikan.

Kedua, pertumbuhan jumlah kendaraan. Tercatat, setidaknya terjadi kenaikan satu juta mobil dan delapan juta sepeda motor setiap tahunnya. Pertumbuhan itu, kata Kalla, bahkan mengalahkan pertumbuhan jumlah penduduk.

“Ketiga, faktor ekonomi. Karena orang beli mobil baru kalau pertumbuhan ekonominya lebih baik. Dan apabila ada pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, maka arus barang juga bertambah,” kata Kalla.

Selanjutnya, infrastruktur, meliputi panjang dan kualitas jalan itu sendiri. Menurut dia, pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan tanpa dibarengi pertumbuhan infrastruktur akan memicu terjadinya kemacetan.

Begitu pula kualitas jalan yang buruk, juga akan mempengaruhi laju kendaraan yang akan berdampak terhadap kemacetan dan faktor keselamatan itu sendiri.

Kelima, kemampuan pemda dalam menyediakan sarana transportasi umum. Menurut Wapres, semakin besar kapasitas angkutan umum, maka akan jauh lebih baik.

Namun, banyak daerah yang angkutan umumnya berukuran kecil. Menurut dia, hal itu justru berpotensi menyumbangkan kemacetan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com