Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Pemda Tingkatkan Kualitas Sistem Transportasi

Kompas.com - 31/01/2017, 15:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.comWakil Presiden Jusuf Kalla berharap agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas sistem transportasi daerah. Pasalnya, transportasi merupakan hal penting dalam menunjang seluruh aktivitas masyarakat.

“Angkutan adalah kebutuhan pokok juga, transportasi. Karena tidak ada gerak kita apakah itu masalah perorangan, ekonomi, dan kebutuhan sehari-hari tanpa sistem transportasi yang baik,” kata Kalla saat kegiatan Penyerahan Penghargaan bidang Perhubungan Darat Tahun 2016 di Istana Wapres, Selasa (31/1/2017).

Menurut Wapres, setidaknya ada dua cara untuk mengukur baik buruknya sistem transportasi yang ada, yaitu melalui kelancaran dan keamanan sistem.

Untuk kelancaran, misalnya, dapat diketahui sejauh mana kecepatan yang dapat dicapai sebuah kendaraan ketika melintasi jalan perkotaan.

“Dulu, bisa 30 km/jam, sekarang sebagian besar kota di bawah 20 km/jam. Malah barangkali kalau di Jakarta sedang macet ya (bisa lebih pelan),” kata dia.

Sementara, keamanan sistem transportasi dapat dilihat dari berapa banyak kasus kecelakaan yang terjadi. Untuk 2016, berdasarkarkan data dari kepolisian, kata Wapres, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan.

“Tahun 2016 hampir 100.000 kecelakaan yang terjadi, yang meninggal lebih dari 23.000 jiwa meninggal di jalan raya. (Jumlah korban jiwa) meningkat hampir 1.000 orang lebih banyak dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Meski demikian, Wapres mengaku, bukan perkara mudah memperbaiki sistem transportasi tersebut. Setidaknya, ada delapan faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

Pertama, jumlah penduduk yang terus meningat setiap tahunnya. Hal itu memacu pertumbuhan sistem transportasi yang cukup signifikan.

Kedua, pertumbuhan jumlah kendaraan. Tercatat, setidaknya terjadi kenaikan satu juta mobil dan delapan juta sepeda motor setiap tahunnya. Pertumbuhan itu, kata Kalla, bahkan mengalahkan pertumbuhan jumlah penduduk.

“Ketiga, faktor ekonomi. Karena orang beli mobil baru kalau pertumbuhan ekonominya lebih baik. Dan apabila ada pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, maka arus barang juga bertambah,” kata Kalla.

Selanjutnya, infrastruktur, meliputi panjang dan kualitas jalan itu sendiri. Menurut dia, pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan tanpa dibarengi pertumbuhan infrastruktur akan memicu terjadinya kemacetan.

Begitu pula kualitas jalan yang buruk, juga akan mempengaruhi laju kendaraan yang akan berdampak terhadap kemacetan dan faktor keselamatan itu sendiri.

Kelima, kemampuan pemda dalam menyediakan sarana transportasi umum. Menurut Wapres, semakin besar kapasitas angkutan umum, maka akan jauh lebih baik.

Namun, banyak daerah yang angkutan umumnya berukuran kecil. Menurut dia, hal itu justru berpotensi menyumbangkan kemacetan.

“Yang berikutnya traffic management. Karena walaupun semua lengkap tapi traffic management-nya kurang bagus, dimana belok kiri, dimana berputarnya, maju di satu arah, dua jalan. Kita lihat kadang-kadang sepele tapi sangat mempengaruhi,” ujarnya.

Faktor berikutnya yang tidak kalah penting yaitu disiplin masyarakat. Menurut dia, tanpa adanya disiplin yang tinggi, seperti masih adanya kasus menerobos lampu merah, tentu akan menimbulkan kasus kecelakaan.

“Dan terakhir disiplin petugas. Ini tentu sangat mempengaruhi terakhir SDM itu,” tandasnya.

Sementara itu, dalam kegiatan tersebut juga diserahkan piala Wahana Tata Nugraha bagi 47 kabupaten/kota, di antaranya Kota Surabaya, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kota Jambi, Kota Padang, Kota Pekanbaru, dan Kota Makassar.

Adapun peraih piala Wahana Tata Nugraha Wiratama ada sebelas provinsi yaitu Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Sedangkan, piala Wahana Tata Nugraha Kencana diberikan kepada dua pemerintah kota, yakni Kota Surakarta dan Kota Denpasar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com