Kompas.com - 23/01/2017, 20:53 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.comSukmawati Soekarnoputri menolak permintaan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi polisi.

Sukmawati sebelumnya melaporkan Rizieq ke polisi atas dugaan menghina Pancasila.

"Enggak ada (mediasi) karena soalnya berjalan disesuaikan secara hukum, enggak bisa," kata Sukmawati saat dijumpai seusai peringatan HUT ke-70 kakaknya, Megawati Soekarnoputri, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Sukmawati mengatakan, langkahnya untuk melaporkan Rizieq ke polisi bukan hanya atas keputusan pribadi.

(Baca: Rizieq Minta Kasusnya Diselesaikan secara Kekeluargaan, Ini Kata Polri)

Langkah tersebut merupakan keputusannya bersama semua pengurus Partai Nasionalisme Indonesia Marhaenisme yang merasa tersinggung atas pernyataan Rizieq.

"Memang dengan mulutnya yang kasar dan tidak berakhlak harus diberi pelajaran," ucap Sukmawati.

Putri Proklamator Soekarno ini menambahkan, sebenarnya ia adalah sosok yang cinta damai.

Namun, bukan berarti ia akan memaafkan Rizieq dan menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. "Yang menyebar benci siapa, kan mereka, kan dia," ucap dia.

Sebelumnya, Rizieq Shihab menginginkan agar segala permasalahan hukum bisa diselesaikan secara kekeluargaan, termasuk kasus yang menjeratnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

Nasional
UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Nasional
Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Nasional
PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

Nasional
Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Nasional
PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

Nasional
Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

Nasional
Anggota Komisi III Berharap Revisi UU Narkotika Dapat Ubah Pandangan Masyarakat soal Ganja Medis

Anggota Komisi III Berharap Revisi UU Narkotika Dapat Ubah Pandangan Masyarakat soal Ganja Medis

Nasional
Melihat Tren Kenaikan Covid-19 yang Diprediksi Jokowi Capai Puncak pada Juli Ini

Melihat Tren Kenaikan Covid-19 yang Diprediksi Jokowi Capai Puncak pada Juli Ini

Nasional
Sebut Megawati Tak Memungkinkan Aktif Keliling Lagi, Puan: Kita Jaga Kesehatannya

Sebut Megawati Tak Memungkinkan Aktif Keliling Lagi, Puan: Kita Jaga Kesehatannya

Nasional
Indonesia-UEA kerja Sama CEPA, Mendag Zulhas: Sangat Menguntungkan, Tarif Ekspor Jadi Nol Persen

Indonesia-UEA kerja Sama CEPA, Mendag Zulhas: Sangat Menguntungkan, Tarif Ekspor Jadi Nol Persen

Nasional
Rapat dengan DPR, Pemerintah Dikritik soal Pengumuman Harga Tiket Borobudur dan TN Komodo

Rapat dengan DPR, Pemerintah Dikritik soal Pengumuman Harga Tiket Borobudur dan TN Komodo

Nasional
PMK pada Ternak Sudah Lama Ada, Masyarakat Diminta Tak Panik

PMK pada Ternak Sudah Lama Ada, Masyarakat Diminta Tak Panik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.