Kompas.com - 17/01/2017, 07:35 WIB
Pemungutan Suara Ulang - Warga mengikuti pemungutan suara ulang di TPS 5, Dusun Jati, Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (13/4). Pemungutan suara ulang dilakukan karena 10 lembar surat suara pada Pemilu sebelumnya di TPS itu tertukar dengan surat suara untuk daerah pemilihan Kabupaten Sleman. Kompas/Ferganata Indra Riatmoko (DRA)Pemungutan Suara Ulang - Warga mengikuti pemungutan suara ulang di TPS 5, Dusun Jati, Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (13/4). Pemungutan suara ulang dilakukan karena 10 lembar surat suara pada Pemilu sebelumnya di TPS itu tertukar dengan surat suara untuk daerah pemilihan Kabupaten Sleman.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana mengadakan konvensi calon presiden kembali digaungkan di tengah bergulirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).

Apalagi, wacana ini muncul ketika beberapa partai menginginkan agar ambang batas pemilihan presiden (presidential threshold) berubah menjadi 0 persen.

Konvensi diharapkan dapat menjadi solusi dari upaya menghadirkan calon-calon presiden yang berkualitas kepada masyarakat.

Partai Demokrat, sebagai parpol yang sudah pernah melaksanakan konvensi 2014 silam, menyambut positif usulan tersebut.

"Kami sampaikan bahwa jauh sebelum teman-teman mengusukkan, kami sudah memulai tradisi itu," kata Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senin (16/1/2017).

"Kalau itu dilakukan, kami malah sangat senang," ujar dia.

Namun, Demokrat belum memutuskan apakah dalam pilpres 2019 nanti akan mendorong dilaksanakannya kembali konvensi atau tidak.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo, menganggap cara tersebut menarik untuk dilakukan dan merupakan tata cara pemilu modern.

Terlepas dari akan atau tidak diterapkannya konvensi oleh setiap partai politik, rekrutmen serupa sebetulnya sudah dilakukan. Misalnya, dalam perekrutan calon kepala daerah jelang pilkada serentak.

"Bisa dilihat juga apa yang dilakukan partai-partai sekarang dalam hal penjaringan calon gubernur itu kan sebenarnya juga mini konvensi dari internal partai, dan itu bagus," ucap Roy.

Ia pun mengapresiasi langkah parpol lain yang mengambil langkah mini konvensi tersebut, misalnya PDI-Perjuangan yang melakukannya jelang penentuan calon gubernur DKI Jakarta.

Tak hanya kepada parpol yang menyelenggarakan, Roy juga mengapresiasi pihak-pihak yang turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

"Kayak Mas Sandi (Sandiaga Uno), Mas Yusril (Yusril Ihza Mahendra), itu kan mereka ikut. Haji Lulung juga. Meskipun akhirnya mereka-mereka tidak semua bisa dimajukan oleh parpol yang bersangkutan," ucapnya.

(Baca juga: DPR Belum Satu Suara soal Ambang Batas Pencapresan)

Konvensi yang pernah dilakukan Demokrat pada 2014 silam, menurut Roy, sudah cukup ideal. Hal itu diukur misalnya dari panitia konvensi yang merupakan tokoh-tokoh independen luar partai.

Para peserta konvensi juga diharuskan mengemukakan konsep mereka ke seluruh penjuru Tanah Air dan membawa nama partai. Konvensi juga sangat terbuka bagi tokoh-tokoh luar partai.

"Makanya tahun kemarin ada Ketua DPR (Marzuki Alie), Ketua DPD Pak Irman Gusman ikut, Pak Anies (Baswedan) pun ikut. Jadi kami terbuka, setiap konvensi terbuka," kata dia.

(Baca juga: "Presidential Threshold" dan Asa Partai Baru Jelang Pemilu 2019)

Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, menganggap usulan konvensi cukup menarik. Ketika nanti disepakati presidential threshold 0 persen, maka harus diikuti dengan pengaturan soal rekrutmen capres.

Hal itu, kata dia, tak bisa dibebaskan begitu saja kepada partai politik dengan mekanismenya masing-masing.

"Selama ini kan soal rekrutmen capres, calon DPR (caleg), kepala daerah, tidak ada ketentuan dalam undang-undang, sehingga perlakuannya berbeda-beda," ucap Lukman.

"Ada konvensi, rapat pleno, tertutup. Kan enggak seragam, tergantung konstitusi parpol masing-masing. Kalau Undang-Undang mengatur, itu mau tidak mau parpol harus ikut," tuturnya.

Ia menyebutkan, yang terpenting ada dua hal yang harus dikedepankan, yaitu membuka ruang publik yang sebesar-besarnya untuk berpartisipasi dan juga memberikan penilaian kepada calon-calon yang ada.

"Kalau kemudian ada normanya, itu bagus," ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, menilai pola rekrutmen capres dari masing-masing partai tak perlu diatur lebih jauh dalam undang-undang.

Menurut dia, parpol tidak bisa diatur terlalu jauh oleh undang-undang. Sebab, undang-undang merupakan regulasi yang bersifat umum dan dibuat agar bisa membantu proses sinergi dan optimalisasi sebuah parpol.

Ia meyakini setiap partai akan menyiapkan calon-calon terbaiknya untuk diusung pada pilpres.

"Rekrutmen kan beda-beda. Tapi secara umum hampir sama, lah. Semua ingin menyiapkan kader-kader terbaiknya. Tidak hanya (untuk) calon tapi (untuk) menang," kata Riza.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: Singapura Negara Sahabat dan Mitra Strategis

Menhan Prabowo: Singapura Negara Sahabat dan Mitra Strategis

Nasional
Ma'ruf Amin Bertemu Wapres Zimbabwe, Harap Peningkatan Kerja Sama

Ma'ruf Amin Bertemu Wapres Zimbabwe, Harap Peningkatan Kerja Sama

Nasional
Pakar Keberatan Kebijakan Lepas Masker, Sebut Masih Ada Ancaman Penyakit Lain

Pakar Keberatan Kebijakan Lepas Masker, Sebut Masih Ada Ancaman Penyakit Lain

Nasional
Jokowi Bolehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

Jokowi Bolehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

Nasional
Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

Nasional
Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih 'Warna' Apa?

Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih "Warna" Apa?

Nasional
Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Nasional
Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

Nasional
Mengenal 'Not to Land' yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dari Deportasi?

Mengenal "Not to Land" yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dari Deportasi?

Nasional
IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

Nasional
Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Nasional
MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

Nasional
Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.