Partai Demokrat dan Wacana Konvensi Capres dalam RUU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana mengadakan konvensi calon presiden kembali digaungkan di tengah bergulirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).

Apalagi, wacana ini muncul ketika beberapa partai menginginkan agar ambang batas pemilihan presiden (presidential threshold) berubah menjadi 0 persen.

Konvensi diharapkan dapat menjadi solusi dari upaya menghadirkan calon-calon presiden yang berkualitas kepada masyarakat.

Partai Demokrat, sebagai parpol yang sudah pernah melaksanakan konvensi 2014 silam, menyambut positif usulan tersebut.

"Kami sampaikan bahwa jauh sebelum teman-teman mengusukkan, kami sudah memulai tradisi itu," kata Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senin (16/1/2017).

"Kalau itu dilakukan, kami malah sangat senang," ujar dia.

Namun, Demokrat belum memutuskan apakah dalam pilpres 2019 nanti akan mendorong dilaksanakannya kembali konvensi atau tidak.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo, menganggap cara tersebut menarik untuk dilakukan dan merupakan tata cara pemilu modern.

Terlepas dari akan atau tidak diterapkannya konvensi oleh setiap partai politik, rekrutmen serupa sebetulnya sudah dilakukan. Misalnya, dalam perekrutan calon kepala daerah jelang pilkada serentak.

"Bisa dilihat juga apa yang dilakukan partai-partai sekarang dalam hal penjaringan calon gubernur itu kan sebenarnya juga mini konvensi dari internal partai, dan itu bagus," ucap Roy.

Ia pun mengapresiasi langkah parpol lain yang mengambil langkah mini konvensi tersebut, misalnya PDI-Perjuangan yang melakukannya jelang penentuan calon gubernur DKI Jakarta.

Tak hanya kepada parpol yang menyelenggarakan, Roy juga mengapresiasi pihak-pihak yang turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

"Kayak Mas Sandi (Sandiaga Uno), Mas Yusril (Yusril Ihza Mahendra), itu kan mereka ikut. Haji Lulung juga. Meskipun akhirnya mereka-mereka tidak semua bisa dimajukan oleh parpol yang bersangkutan," ucapnya.

(Baca juga: DPR Belum Satu Suara soal Ambang Batas Pencapresan)

Konvensi yang pernah dilakukan Demokrat pada 2014 silam, menurut Roy, sudah cukup ideal. Hal itu diukur misalnya dari panitia konvensi yang merupakan tokoh-tokoh independen luar partai.

Para peserta konvensi juga diharuskan mengemukakan konsep mereka ke seluruh penjuru Tanah Air dan membawa nama partai. Konvensi juga sangat terbuka bagi tokoh-tokoh luar partai.

"Makanya tahun kemarin ada Ketua DPR (Marzuki Alie), Ketua DPD Pak Irman Gusman ikut, Pak Anies (Baswedan) pun ikut. Jadi kami terbuka, setiap konvensi terbuka," kata dia.

(Baca juga: "Presidential Threshold" dan Asa Partai Baru Jelang Pemilu 2019)

Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, menganggap usulan konvensi cukup menarik. Ketika nanti disepakati presidential threshold 0 persen, maka harus diikuti dengan pengaturan soal rekrutmen capres.

Hal itu, kata dia, tak bisa dibebaskan begitu saja kepada partai politik dengan mekanismenya masing-masing.

"Selama ini kan soal rekrutmen capres, calon DPR (caleg), kepala daerah, tidak ada ketentuan dalam undang-undang, sehingga perlakuannya berbeda-beda," ucap Lukman.

"Ada konvensi, rapat pleno, tertutup. Kan enggak seragam, tergantung konstitusi parpol masing-masing. Kalau Undang-Undang mengatur, itu mau tidak mau parpol harus ikut," tuturnya.

Ia menyebutkan, yang terpenting ada dua hal yang harus dikedepankan, yaitu membuka ruang publik yang sebesar-besarnya untuk berpartisipasi dan juga memberikan penilaian kepada calon-calon yang ada.

"Kalau kemudian ada normanya, itu bagus," ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, menilai pola rekrutmen capres dari masing-masing partai tak perlu diatur lebih jauh dalam undang-undang.

Menurut dia, parpol tidak bisa diatur terlalu jauh oleh undang-undang. Sebab, undang-undang merupakan regulasi yang bersifat umum dan dibuat agar bisa membantu proses sinergi dan optimalisasi sebuah parpol.

Ia meyakini setiap partai akan menyiapkan calon-calon terbaiknya untuk diusung pada pilpres.

"Rekrutmen kan beda-beda. Tapi secara umum hampir sama, lah. Semua ingin menyiapkan kader-kader terbaiknya. Tidak hanya (untuk) calon tapi (untuk) menang," kata Riza.