Kompas.com - 04/01/2017, 19:44 WIB
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyatakan, rencana pemerintah membentuk Badan Siber Nasional (BSN) sudah dibahas sejak lama dengan DPR.

Menurut Meutya, keberadaan BSN bukan hanya mengurusi berita hoax, tetapi juga semua aspek di dunia maya.

"Jadi bukan karena marak hoax saat ini saja BSN diadakan. Namun termasuk segala aspek yang perlu dicermati di internet," ujar Meutya melalui pesan singkat, Rabu (4/1/2017).

"Seperti edukasi internet, blue print penyelenggaraan internet nasional, pengawasan e-commerce, kegiatan teror, kejahatan dunia maya, pornografi, dan selainnya," lanjut Meutya.

Ia juga mendukung langkah pemerintah membentuk BSN karena bisa membantu tugas polisi dalam menindak kejahatan di dunia maya.

Nantinya, kata politisi Partai Golkar tersebut, BSN akan dijadikan institusi yang bersifat koordinatif seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Saya kira ini bagus, dan justru membantu tugas Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) dan institusi lain yang terkait," lanjut dia.

Pemerintah berencana membentuk Badan Siber Nasional (BSN) yang bersifat sebagai regulator dalam mengelola, mengendalikan, serta mengkoordinasikan aktifitas siber di Indonesia.

Ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan Marsekal Muda TNI Agus Ruchyan Barnas mengatakan, BSN merupakan badan baru dengan peran dan kewenangan tersendiri yang belum dilaksanakan oleh lembaga lain.

Kebutuhan pembentukan BSN, kata Agus, telah direkomendasikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) kepada Presiden pada 19 Agustus 2014. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Nasional
Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Nasional
Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Nasional
Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X