Mendagri Kembali Tegaskan ASN Harus Netral di Pilkada 2017

Kompas.com - 26/12/2016, 16:57 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2017.

ASN, menurut Tjahjo, rentan memberi dukungan kepada salah satu pasangan calon. Termasuk kepada pasangan petahana.

"Apapun pejabat, Plt (Pelaksana tugas) termasuk ASN harus netral. Yang berikan dukungan sudah pasti kena sanksi," ujar Tjahjo di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/12/2016).

Beberapa ASN kedapatan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Di antaranya terjadi di Aceh.


(Baca: Ketika PNS DKI Merasa Serba Salah karena Diminta Netral...)

Sebanyak tujuh orang ASN dari Dinas Kesehatan Aceh Timur dinyatakan mendukung aktif salah seorang pasangan calon bupati kabupaten itu.

Sementara di Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 23 orang pegawai dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terbukti aktif mendukung salah seorang pasangan calon bupati di daerah itu.

Tujuh orang ASN di Aceh Timur telah mendapatkan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama setahun. Sedangkan ASN di Aceh Jaya belum mendapatkan sanksi.

Tjahjo berharap, para ASN di 101 satu daerah dapat membantu pemerintah dalam menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada pada 15 Februari 2017.

Pasalnya, dari catatan Kemendagri, sebanyal 80 persen masyarakat di 101 daerah acuh terhadap Pilkada. "Gerakkan masyarakat pemilih untuk mau datang ke TPS (tempat pemungutan suara), pilih siapa yang sesuai dengan hati nurani," ujar Tjahjo.

(Baca: Kapuspen: TNI Netral di Pilkada, Itu Perintah Undang-undang)

Sementara itu, Tim Monitoring Pilkada Serentak 2017 Hariyadi mengatakan, di beberapa daerah aparatur sipil negara (ASN) terbelah dalam menyatakan dukungan kepada calon kepala daerah.

Meski tidak mencuat ke publik, terpecahnya ASN bisa dirasakan. Haryadi mengatakan, bahkan ada ASN yang berani menunjukkan dukungannya secara terbuka.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X