Densus 88 Akui Sulit Tangkal Radikalisme di Dunia Siber

Kompas.com - 30/11/2016, 23:12 WIB
Ilustrasi MashableIlustrasi
|
EditorBayu Galih

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Bidang Investigasi Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri Faisal Tayeb mengaku kesulitan mencegah penyebaran radikalisme yang terjadi di dunia siber.

Internet saat ini menjadi ladang empuk penyebaran radikalisme yang dapat dikonsumsi siapa pun.

"Kami sadari ada hal yang masih lemah dalam penanggulangan ini. Kami sudah kalah di dunia siber," kata Faisal dalam paparannya pada sebuah simposium di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (30/11/2016).

Menurut Faisal, jika Indonesia menggunakan seluruh sumber daya untuk menghalau penyebaran radikalisme, hal itu tetap tidak dapat dibendung.

Menurut dia, kontra-narasi harus dilakukan bersama oleh negara-negara lain.

"Beberapa waktu lalu saya sampaikan kepada rekan counter part dari negara lain bahwa kontra naratif harus diintervensi bersama-sama, bukan hanya oleh negara Islam," ucap Faisal.

Dalam kesempatan itu, Faisal juga menyebutkan adanya potensi masalah baru dari bila warga negara Indonesia pulang dari Suriah.

WNI yang dijuluki foreign terrorist fighter (FTF) itu diperkirakan akan kembali pulang ke Indonesia setelah bergabung dengan kelompok ISIS.

"Kalau mereka balik jadi masalah besar. Apakah mereka membawa operasi ke sini, kami tidak tahu. Mari kita tunggu. FTF ini sayangnya juga belum ada aturan yang jelas," ujar Faisal.

(Baca juga: Densus 88 Harap Revisi UU Pemberantasan Terorisme Segera Selesai)

Faisal mengatakan, sebanyak 500 orang FTF telah berhasil pergi dari Indonesia. Saat itu, Densus berupaya mencegah, namun hanya 1 persen yang terjaring.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X