Kompas.com - 21/11/2016, 20:48 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dzakiyul Fikri membenarkan adanya penyidikan baru dalam kasus dugaan suap terkait mantan petinggi Lippo Grup, Eddy Sindoro. 

Eddy diduga terlibat dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Pertanyaan soal Eddy diajukan kepada jaksa KPK karena saat membacakan surat tuntutan untuk panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/11/2016), jaksa meminta agar barang bukti dalam perkara tersebut tetap disita untuk digunakan dalam perkara atas nama Eddy Sindoro.

Ketika ditanya apakah hal itu juga berarti bahwa Eddy Sindoro telah ditetapkan sebagai tersangka, Dzakiyul tak membantahnya.

"Ya itu otomatis. Kalau perkara yang bersangkutan, tentunya ada perkara lain untuk itu," ujar  Dzakiyul Fikri, di Pengadilan Tipikor.

Menurut Dzakiyul, keterkaitan Eddy dalam perkara suap tersebut terungkap dalam keterangan saksi-saksi, barang bukti dan komunikasi yang diungkap di dalam persidangan.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi atau pengumuman resmi dari Pimpinan KPK terkait penetapan tersangka Eddy Sindoro.

Eddy Sindoro sudah tiga kali dipanggil oleh penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Namun, Eddy selalu mangkir dari pemanggilan, tanpa ada keterangan.

KPK telah mengirimkan surat pencegahan atas nama Eddy Sindoro kepada pihak Imigrasi sejak 28 April 2016.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Nasional
Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.