Kompas.com - 21/11/2016, 14:25 WIB
Menko Polhukam Wiranto saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi dengan para tokoh lintas agama di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016). Kristian ErdiantoMenko Polhukam Wiranto saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi dengan para tokoh lintas agama di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau ahok harus ditempatkan sesuai porsinya dalam proses hukum.

Wiranto mengatakan, jika Ahok diputus bersalah dalam persidangan nantinya, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab individu dan tidak bisa dialihkan menjadi tanggung jawab negara.

"Jangan sampai ada suatu kesalahan ucap dari seseorang, yang kemudian ditarik atau didorong untuk dipertanggungjawabkan kepada negara atau pemerintah, dengan risiko lebih besar dari perorangan," ujar Wiranto saat memberikan sambutan dalam acara silahturahim dengan para tokoh lintas agama di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).

(baca: Tak Ingin Kasus Ahok Melebar, Wiranto Gelar Pertemuan dengan Tokoh Lintas Agama)

Wiranto mengatakan, seluruh pihak harus bersabar menunggu hasil dari proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah terhadap Ahok.

Dia menilai, selama ini muncul banyak pendapat masyarakat yang penuh prasangka dan tuduhan bahwa Ahok melakukan penistaan agama.

Padahal, belum ada putusan majelis hakim.

"Cukup memprihatinkan bagi negara yang sedang membangun bahwa masih banyak yang berprasangka. Muncul peradilan di masyarakat yang langsung memvonis sebelum pengadilan berlangsung," kata Wiranto.

(baca: Kapolri Sebut Ada Upaya Makar pada Aksi 25 November)

Dalam silaturahmi tersebut hadir Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Siti Hartati Murdaya, Sekretaris Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa Parisada Hindu Dharma Indonesia Astono Chandra Dana, perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Guido Suprapto, Perwakilan PGI Pendeta Penrad Siagian.

Selain itu hadir juga perwakilan Akademi Protestan Indonesia (API), Ketua DPP HTI Rokhmat S. Labib, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto, Pusat Majelis Tafsir Al Quran (MTA) Ahmad Sukina dan Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim.

Kompas TV Kapolri: Aksi 2 Desember Politis, Bukan Lagi soal Ahok
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Nasional
Karakteristik Peraturan Pemerintah

Karakteristik Peraturan Pemerintah

Nasional
Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Nasional
Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Nasional
Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Nasional
Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Nasional
Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Nasional
Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Nasional
Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Nasional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Nasional
M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.