Kompas.com - 21/11/2016, 14:25 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau ahok harus ditempatkan sesuai porsinya dalam proses hukum.

Wiranto mengatakan, jika Ahok diputus bersalah dalam persidangan nantinya, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab individu dan tidak bisa dialihkan menjadi tanggung jawab negara.

"Jangan sampai ada suatu kesalahan ucap dari seseorang, yang kemudian ditarik atau didorong untuk dipertanggungjawabkan kepada negara atau pemerintah, dengan risiko lebih besar dari perorangan," ujar Wiranto saat memberikan sambutan dalam acara silahturahim dengan para tokoh lintas agama di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).

(baca: Tak Ingin Kasus Ahok Melebar, Wiranto Gelar Pertemuan dengan Tokoh Lintas Agama)

Wiranto mengatakan, seluruh pihak harus bersabar menunggu hasil dari proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah terhadap Ahok.

Dia menilai, selama ini muncul banyak pendapat masyarakat yang penuh prasangka dan tuduhan bahwa Ahok melakukan penistaan agama.

Padahal, belum ada putusan majelis hakim.

"Cukup memprihatinkan bagi negara yang sedang membangun bahwa masih banyak yang berprasangka. Muncul peradilan di masyarakat yang langsung memvonis sebelum pengadilan berlangsung," kata Wiranto.

(baca: Kapolri Sebut Ada Upaya Makar pada Aksi 25 November)

Dalam silaturahmi tersebut hadir Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Siti Hartati Murdaya, Sekretaris Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa Parisada Hindu Dharma Indonesia Astono Chandra Dana, perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Guido Suprapto, Perwakilan PGI Pendeta Penrad Siagian.

Selain itu hadir juga perwakilan Akademi Protestan Indonesia (API), Ketua DPP HTI Rokhmat S. Labib, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto, Pusat Majelis Tafsir Al Quran (MTA) Ahmad Sukina dan Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim.

Kompas TV Kapolri: Aksi 2 Desember Politis, Bukan Lagi soal Ahok
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar: Walau Status Pandemi Berubah Jadi Endemi, Kita Harus Tetap Waspada

Pakar: Walau Status Pandemi Berubah Jadi Endemi, Kita Harus Tetap Waspada

Nasional
Jokowi: Saya Minta TGIPF Ungkap Hasil Penelusuran Tragedi Kanjuruhan Secepatnya

Jokowi: Saya Minta TGIPF Ungkap Hasil Penelusuran Tragedi Kanjuruhan Secepatnya

Nasional
Cegah Tragedi Kanjuruhan Terulang, Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Audit Stadion Se-Indonesia

Cegah Tragedi Kanjuruhan Terulang, Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Audit Stadion Se-Indonesia

Nasional
Jokowi Sebut FIFA Mau Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepakbola Indonesia

Jokowi Sebut FIFA Mau Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepakbola Indonesia

Nasional
Anies Cari Cawapres, PKS Sebut Sejumlah Nama Kadernya Aher sampai HNW

Anies Cari Cawapres, PKS Sebut Sejumlah Nama Kadernya Aher sampai HNW

Nasional
Megawati Sebut Pertahanan Indonesia Maju Mundur, Jokowi Sudah Panggil Panglima TNI dan Kepala Staf

Megawati Sebut Pertahanan Indonesia Maju Mundur, Jokowi Sudah Panggil Panglima TNI dan Kepala Staf

Nasional
Diberi Hak Pilih Cawapres Sendiri oleh Surya Paloh, Anies Baswedan: Memudahkan Kerja Sama

Diberi Hak Pilih Cawapres Sendiri oleh Surya Paloh, Anies Baswedan: Memudahkan Kerja Sama

Nasional
Mencermati Pendampingan Hukum Kasus Ferdy Sambo

Mencermati Pendampingan Hukum Kasus Ferdy Sambo

Nasional
Nasdem Masih Bisa Pertimbangkan Ganjar Jadi Cawapres Anies, asalkan...

Nasdem Masih Bisa Pertimbangkan Ganjar Jadi Cawapres Anies, asalkan...

Nasional
Jokowi: Saya Benar-benar Ingin Tahu Akar Penyebab Tragedi Kanjuruhan

Jokowi: Saya Benar-benar Ingin Tahu Akar Penyebab Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Prajurit TNI Tendang Suporter di Kanjuruhan, Panglima: Disanksi Tegas, Bisa Pidana

Prajurit TNI Tendang Suporter di Kanjuruhan, Panglima: Disanksi Tegas, Bisa Pidana

Nasional
Jokowi Minta Tak Ada yang Ditutup-tutupi dalam Pengusutan Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Minta Tak Ada yang Ditutup-tutupi dalam Pengusutan Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Responden Setuju Nomor Urut Parpol pada Pemilu 2024 Tak Diubah

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Setuju Nomor Urut Parpol pada Pemilu 2024 Tak Diubah

Nasional
Ini Beberapa Nama Cawapres untuk Anies yang Masuk Radar Nasdem: Ada Ganjar hingga Khofifah

Ini Beberapa Nama Cawapres untuk Anies yang Masuk Radar Nasdem: Ada Ganjar hingga Khofifah

Nasional
Panglima TNI: Kekurangan Kendaraan Tempur Itu Banyak Sekali

Panglima TNI: Kekurangan Kendaraan Tempur Itu Banyak Sekali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.