Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan "Saya Tak Akan Lindungi Ahok" dari Jokowi yang Ditunggu-tunggu...

Kompas.com - 09/11/2016, 09:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo soal kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditunggu-tunggu.

Sejumlah pihak menuding Jokowi melindungi Ahok.

Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyebutkan, di kalangan politisi, sudah lama beredar rumor bahwa Presiden melindungi Ahok.

"Ada rumor mengatakan, Presiden melindungi Ahok, itu beredar di kalangan politisi," ujar Fadli saat menjadi pembicara dalam diskusi "Polemik" di Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4/2016).

Fadli meminta Presiden mengklarifikasi rumor tersebut.

Namun, tanggapan dari Jokowi tak kunjung datang.

Kasus Sumber Waras yang sempat dikaitkan dengan Ahok pun tenggelam seiring dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak melanjutkan penyelidikan kasus tersebut.

Isu Jokowi melindungi Ahok kembali mencuat setelah mantan Bupati Belitung Timur itu dilaporkan atas dugaan penistaan agama.

Massa tidak hanya menuntut aparat kepolisian untuk memproses hukum, tetapi juga kepada Presiden Joko Widodo. 

(Baca: Jokowi: Saya Tidak Akan Lindungi Basuki Tjahaja Purnama)

Aksi besar pun digelar pada Jumat (4/11/2016) lalu, dan meminta Presiden untuk tidak mengintervensi kasus Ahok.

Sebelum aksi unjuk rasa, sebenarnya sudah ada penegasan dari Jokowi bahwa ia tidak akan mengintervensi dan melindungi Ahok.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi kepada ulama yang diundang ke Istana dalam pertemuan tertutup.

Para ulama menyampaikan komitmen Jokowi tak lindungi Ahok kepada media.

Harus pernyataan langsung

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com