Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan "Saya Tak Akan Lindungi Ahok" dari Jokowi yang Ditunggu-tunggu...

Kompas.com - 09/11/2016, 09:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pernyataan tersebut belum cukup. Jokowi, kata dia, harus memberikan pernyataan langsung kepada publik.

"Pak Jokowi harus bikin statement 'Saya tidak melindungi Ahok. Saya tidak membela. Saya tidak mendukung Ahok. Saya minta kepolisian proses Ahok secepatnya dan seadilnya'. Itu pasti akan meredam keadaan," kata Fahri, di Jakarta, Kamis (3/11/2016), atau sehari sebelum demo 4 November.

Pada Kamis sore, Jokowi yang sempat berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla di Beranda Istana hanya berpesan agar masyarakat beraktivitas seperti biasa di hari unjuk rasa.

Saat massa mulai berkumpul di sekitar Istana, Jumat siang, Jokowi justru meninggalkan kantornya.

Ia memilih blusukan meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Bandara Soekarno-Hatta.

(Baca: Kepada Para Ulama, Jokowi Tegaskan Tak Akan Intervensi Kasus Ahok)

Akibat Presiden tak ada di Istana, negosiasi perwakilan pendemo dengan pemerintah alot.

Perwakilan pendemo menolak bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang sudah ditugaskan oleh Jokowi.

Setelah bernegosiasi, akhirnya perwakilan pendemo bersedia bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam negosiasi tersebut, Kapolri menjanjikan kasus Ahok akan selesai dalam dua pekan.

Meski demikian, masih ada sebagian pendemo yang tak bersedia membubarkan diri setelah pukul 18.00 WIB.

Akhirnya sempat terjadi bentrok antara massa dan personel kepolisian.

Tercatat, 21 kendaraan, baik milik TNI-Polri maupun umum, dirusak. Tiga kendaraan di antaranya dibakar.

Sementara itu, demonstran yang mengalami luka berjumlah 250 orang.

Sebanyak 100 orang di luar demonstran juga mengalami luka, terdiri dari 79 personel Polri (11 di antaranya dirawat inap), 15 masyarakat umum, 5 personel TNI, dan 1 personel pemadam kebakaran.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com