Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan "Saya Tak Akan Lindungi Ahok" dari Jokowi yang Ditunggu-tunggu...

Kompas.com - 09/11/2016, 09:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo soal kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditunggu-tunggu.

Sejumlah pihak menuding Jokowi melindungi Ahok.

Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyebutkan, di kalangan politisi, sudah lama beredar rumor bahwa Presiden melindungi Ahok.

"Ada rumor mengatakan, Presiden melindungi Ahok, itu beredar di kalangan politisi," ujar Fadli saat menjadi pembicara dalam diskusi "Polemik" di Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4/2016).

Fadli meminta Presiden mengklarifikasi rumor tersebut.

Namun, tanggapan dari Jokowi tak kunjung datang.

Kasus Sumber Waras yang sempat dikaitkan dengan Ahok pun tenggelam seiring dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak melanjutkan penyelidikan kasus tersebut.

Isu Jokowi melindungi Ahok kembali mencuat setelah mantan Bupati Belitung Timur itu dilaporkan atas dugaan penistaan agama.

Massa tidak hanya menuntut aparat kepolisian untuk memproses hukum, tetapi juga kepada Presiden Joko Widodo. 

(Baca: Jokowi: Saya Tidak Akan Lindungi Basuki Tjahaja Purnama)

Aksi besar pun digelar pada Jumat (4/11/2016) lalu, dan meminta Presiden untuk tidak mengintervensi kasus Ahok.

Sebelum aksi unjuk rasa, sebenarnya sudah ada penegasan dari Jokowi bahwa ia tidak akan mengintervensi dan melindungi Ahok.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi kepada ulama yang diundang ke Istana dalam pertemuan tertutup.

Para ulama menyampaikan komitmen Jokowi tak lindungi Ahok kepada media.

Harus pernyataan langsung

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pernyataan tersebut belum cukup. Jokowi, kata dia, harus memberikan pernyataan langsung kepada publik.

"Pak Jokowi harus bikin statement 'Saya tidak melindungi Ahok. Saya tidak membela. Saya tidak mendukung Ahok. Saya minta kepolisian proses Ahok secepatnya dan seadilnya'. Itu pasti akan meredam keadaan," kata Fahri, di Jakarta, Kamis (3/11/2016), atau sehari sebelum demo 4 November.

Pada Kamis sore, Jokowi yang sempat berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla di Beranda Istana hanya berpesan agar masyarakat beraktivitas seperti biasa di hari unjuk rasa.

Saat massa mulai berkumpul di sekitar Istana, Jumat siang, Jokowi justru meninggalkan kantornya.

Ia memilih blusukan meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Bandara Soekarno-Hatta.

(Baca: Kepada Para Ulama, Jokowi Tegaskan Tak Akan Intervensi Kasus Ahok)

Akibat Presiden tak ada di Istana, negosiasi perwakilan pendemo dengan pemerintah alot.

Perwakilan pendemo menolak bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang sudah ditugaskan oleh Jokowi.

Setelah bernegosiasi, akhirnya perwakilan pendemo bersedia bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam negosiasi tersebut, Kapolri menjanjikan kasus Ahok akan selesai dalam dua pekan.

Meski demikian, masih ada sebagian pendemo yang tak bersedia membubarkan diri setelah pukul 18.00 WIB.

Akhirnya sempat terjadi bentrok antara massa dan personel kepolisian.

Tercatat, 21 kendaraan, baik milik TNI-Polri maupun umum, dirusak. Tiga kendaraan di antaranya dibakar.

Sementara itu, demonstran yang mengalami luka berjumlah 250 orang.

Sebanyak 100 orang di luar demonstran juga mengalami luka, terdiri dari 79 personel Polri (11 di antaranya dirawat inap), 15 masyarakat umum, 5 personel TNI, dan 1 personel pemadam kebakaran.

Jokowi baru kembali ke Istana setelah kerusuhan berhasil diredam.

Kepala Negara langsung menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan Intelijen Negara.

Dalam jumpa pers yang digelar setelah ratas, Jokowi mengaku menyesalkan kerusuhan yang terjadi.

Ia menuding kerusuhan ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi.

(Baca: Siapa Aktor Politik di Balik Ricuh Unjuk Rasa 4 November? Ini Jawaban Jokowi)

Tak lindungi Ahok

Pernyataan Jokowi yang ditunggu-tunggu banyak pihak baru muncul empat hari pasca unjuk rasa, atau saat ia berkunjung ke Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Selasa (8/11/2016).

Usai pertemuan tertutup dengan para pengurus PP Muhammadiyah, Jokowi dengan tegas menyatakan tidak akan mengintervensi kasus Ahok.

"Juga saya tekankan bahwa saya, ini perlu rakyat tahu, tidak akan melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk proses hukum," kata Jokowi.

Ia sempat terdiam selama sepuluh detik sebelum nama Basuki disebutkan.

(Baca: Jokowi: Kerusuhan Usai Demo 4 November Ditunggangi Aktor Politik)

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memuji komitmen Jokowi yang tidak akan melindungi Ahok.

Haedar mengatakan, Jokowi memang perlu menegaskan langsung kepada masyarakat mengenai komitmen tersebut.

Sebab, menurut dia, selama ini sudah timbul persepsi bahwa Jokowi melindungi Ahok karena kedekatan keduanya

. "Kita mengambil sisi positif dari komitmen ini bahwa beliau secara langsung menyatakan tidak akan melindungi Pak Ahok dengan kasusnya ini," kata Haedar.

Kompas TV Apresiasi Jokowi ke Sejumlah Pihak Pasca-demo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com