Sistem E-Tilang yang Diterapkan Korlantas Polri Digagas Polres Kediri

Kompas.com - 27/10/2016, 23:55 WIB
Aplikasi E-Tilang ntmcpolri.info.Aplikasi E-Tilang
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, sistem tilang elektronik yang disosialisasikan Korps Lalu Lintas Polri, awalnya adalah gagasan Polres Kediri.

Skema tersebut dianggap inovasi yang bisa diterapkan secara nasional.

"Kami paparan di Korlantas. Nanti kami penerapan sistemnya bisa bersatu," ujar Argo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

(Baca: Cegah Pungli, Polri Siapkan Aplikasi "E-Tilang")

Argo mengatakan, dibuatnya sistem tersebut sejalan dengan program pemerintah untuk bersih-bersih pungutan liar di tubuh Polri.

Jika kena tilang, masyarakat tidak bersentuhan langsung dengan polisi untuk penyelesaian perkaranya.

"Masyarakat yang kena tilang, dia langsung bayar di perbankan di situ. Selain tilang juga ada SKCK online dan nanti berkembang," kata Argo.

Argo berharap, dengan penerapan sistem E-tilang secara nasional, upaya pemberantasan pungli bisa lebih efektif.

"Intinya kita membuat inovasi berbasis IT untuk mempermudah masyarakat," kata dia.

Sebelumnya, Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, dalam sistem tilang online ini, petugas bakal mengoperasikan aplikasi untuk menilang.

Petugas tidak mencatat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara di buku tilang, melainkan di aplikasi E-tilang.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
Mahfud MD Mengaku Belum Terima Foto Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Mahfud MD Mengaku Belum Terima Foto Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Nasional
Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Nasional
Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Nasional
Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X