Kompas.com - 15/10/2016, 15:44 WIB
Petugas di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kabupaten Banjarnegara (kiri) dan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengenakan seragam bertuliskan DOK. HUMAS PEMPROV JATENGPetugas di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kabupaten Banjarnegara (kiri) dan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengenakan seragam bertuliskan "Tidak Dipungut Biaya" untuk menegaskan tidak ada pungutan liar dalam pelayanan publik.
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida mengatakan, pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait pelayanan aparat yang tak sesuai dengan ketentuan. Hampir separuh laporan itu terkait dengan pungutan liar dalam kepengurusan dokumen tertentu.

"Laporan maladministasi soal pungli banyak, hampir 50 persen. Kebanyakan kasus kecil-kecil," ujar Ida dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (15/10/2016).

Oleh karena itu, Ida menganggap tangkap tangan oknum Kementerian Perhubungan oleh polisi bukan hal yang luar biasa. Ia menganggap, praktik pungli sangat akrab ditemui dalam keseharian masyarakat.

Ada pula pungutan liar yang berpotensi ke arah korupsi, misalnya di sektor pendidikan dan pengadaan barang/jasa. Ida mengibaratkan pungli ini sudah seperti budaya terima kasih yang mengakar di masyarakat.

"Kemudian ada juga untuk SIM, KTP, ada juga di penjara, lapas, pengadilan. Di setiap instansi kalau pungli ini tersebar di seluruh Indonesia," kata Ida.

Sebelumnya, Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, ada empat praktik pungli yang kerap terjadi dan dilaporkan ke Ombudsman.

Empat pungli tersebut terjadi pada pelayanan di lembaga pemasyarakatan (lapas), imigrasi, peradilan tilang, dan jasa pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di kepolisian. Keempat praktik tersebut telah lama diamati Ombudsman.

Saking parahnya praktik pungli di empat titik tersebut, maka perlu peran pemerintah langsung dalam penanganannya. Terlebih lagi, Presiden RI Joko Widodo tegas memerintahkan jajaran di bawahnya untuk memberantas praktik pungutan liar.

Pemerintah membentuk tim khusus dengan nama "Saber Pungli" atau sapu bersih pungutan liar untuk memberantas pungli. Tim tersebut akan terdiri dari Polri sebagai leading sector, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Presiden menugaskan Wiranto sebagai penanggungjawab tim itu. Saber Pungli akan memantau sektor pelayanan publik dari Aceh hingga Papua.

Sektor pelayanan yang dipantau, mulai dari pembuatan KTP, SKCK, STNK, SIM, BPKB, izin bongkar muat barang di pelabuhan dan sejumlah izin di berbagai kementerian lainnya.

Kompas TV Pungli Miliaran Rupiah di Kemenhub (Bag 2)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Jokowi Minta Pasien OTG Omicron Hanya Isolasi Mandiri

Ini Alasan Jokowi Minta Pasien OTG Omicron Hanya Isolasi Mandiri

Nasional
Wakil Wali Kota Sebut Kasus Covid-19 di Bogor Melonjak 1.000 Persen dalam Sepekan

Wakil Wali Kota Sebut Kasus Covid-19 di Bogor Melonjak 1.000 Persen dalam Sepekan

Nasional
Luhut: Saya Baru Sadar Ahli Kita Hebat-hebat, Selama Ini Kurang Diberdayakan

Luhut: Saya Baru Sadar Ahli Kita Hebat-hebat, Selama Ini Kurang Diberdayakan

Nasional
Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Nasional
Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Nasional
Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Nasional
Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Nasional
Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.