Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Menteri yang Lebih Banyak Atraksi Sebaiknya Dicopot"

Kompas.com - 23/07/2016, 14:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan, saat ini ada sejumlah menteri yang terlalu banyak menampilkan atraksi atau mencari perhatian publik tetapi tak sebanding dengan kinerja.

Ia menambahkan, kementerian tak boleh lagi melakukan kerja-kerja yang atraktif dan hanya berorientasi pada perhatian publik.

"Seolah dianggap bekerja. Masa-masa cari perhatian begitu sudah lewat. Kampanye sudah selesai, sekarang hasil yang terpenting," kata Andi dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016).

Ia mencontohkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menunjukan performa hebat bukan hanya mencari perhatian publik.

"Saya kira Bu Susi bagus. Menteri-menteri yang tidak perform harus segera diganti. Dicari orang-orang yang punya pengalaman cukup," kata dia.

Jika perombakan kabinet jadi dilakukan, lanjut Andi, semoga perombakan tersebut menjadi yang terakhir.

"Menurut hemat kami, sebisa mungkin ini reshuffle yang terakhir tidak perlu ada jilid lain. Harus dilakukan cermat," tutur Andi.

Sementara itu, Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Haris menyoroti kinerja sejumlah kementerian yang dianggapnya tak memuaskan. Ia menyebut sektor-sektor yang kinerja kementeriannya cenderung buruk misalnya di sektor pertanian, perdagangan, pendayagunaan aparatur negara, hingga pembangunan desa.

"Misal bidang pertanian. Kasus kegagalan swasembada beras oleh Bulog, komoditas pangan yang sejak awal dijanjikan juga tidak dilakukan," ucap Syamsuddin.

Posisi Menteri Kesehatan, lanjut dia, juga patut mendapat sorotan. Terlebih akhir-akhir ini ramai pemberitaan mengenai adanya vaksin palsu.

Kasus tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo jika perombakan kabinet dilakukan.

"Yang berhak menilai adalah Presiden. Publik menunggu saja supaya anggota kabinet yang tidak fokus kerja dan kinerjanya jeblok diganti saja," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com