Pengamat: Isu "Reshuffle" Kabinet Hilang-Timbul, Jokowi Dinilai Terkena "SBY Syndrom"

Kompas.com - 23/07/2016, 11:15 WIB
Peneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraPeneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016)
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris, mengkhawatirkan Presiden Joko Widodo telah terkena "Sindrom SBY".

Pernyataan tersebut menanggapi isu perombakan (reshuffle) kabinet yang kerap hilang-timbul.

"Yang saya khawatirkan adalah apabila Jokowi terjebak dalam situasi sindrom SBY. Pengambilan keputusan yang ditunda bolak-balik," kata Syamsuddin dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016).

Situasi tersebut, lanjut Syamsuddin, akan menimbulkan ketidakpastian publik yang juga berpengaruh pada kondisi ekonomi dan politik.

Ia pun mengaku agak aneh jika putusan perombakan kabinet jilid II kerap tertunda.

Meskipun demikian, bisa saja penundaan kerap terjadi karena banyak pertimbangan, misalnya karena ada banyak tekanan politik di sekitar Jokowi yang menyebabkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak bisa segera mengambil keputusan.

Tekanan tersebut misalnya dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah parpol pendukung pemerintahan, termasuk parpol yang baru bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah, seperti PAN dan Golkar.

Tekanan relawan dan publik pun, kata Syamsuddin, menjadi pertimbangan Jokowi dalam merombak kabinet.

"Namun, keputusan harus tetap diambil. Tidak ada alasannya bagi Pak Jokowi untuk menunda pengambilan keputusan perombakan kabinet jilid II," ujar Syamsuddin.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin tak sepakat dengan pernyataan Syamsuddin soal "sindrom SBY".

Menurut Didi, penundaan pengambilan keputusan perombakan kabinet yang terkesan lama saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden RI dikarenakan SBY mencoba cermat dan melibatkan berbagai pihak agar pertimbangannya menjadi komprehensif dan dapat melakukan pemilihan yang tepat dalam merombak kabinet.

"Mengurus negara Indonesia saya kira tidak bisa main-main. Tidak bisa kita tergesa-gesa," kata Didi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

Nasional
Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X