Kompas.com - 21/07/2016, 15:44 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta. KOMPAS.com/ABBA GABRILLINGedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Perjuangan Mahasiswa Bengkalis, Provinsi Riau, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka kantor perwakilan di daerah-daerah yang rawan korupsi.

Gerakan ini menilai, berbagai kasus korupsi di daerah sering luput dari pengawasan karena tak adanya kantor perwakilan KPK di setiap daerah.

"Kami mendukung KPK untuk membuka kantor di Provinsi Riau dan provinsi lainnya yang terduga secara fakta dan data daerah adalah yang rawan korupsi," kata Koordinator Aksi Gerakan Perjuangan Mahasiswa Bengkalis, Romi Saputra, saat unjuk rasa di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2016).

Romi mengatakan, Riau terbukti menjadi provinsi nomor satu paling rawan korupsi di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari dari tiga kali Gubernur Riau terjerat kasus korupsi, yakni Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan terakhir Annas Maamun.

"Ini sudah hattrick, sudah ketiga kalinya Gubernur Riau terjerat," kata dia.

Romi pun meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus suap alih fungsi lahan di Provinsi Riau yang menjerat Annas Maamun.

Ia menilai kasus suap alih fungsi lahan ini masih jauh dari selesai meskipun Annas Maamun sudah disidang di pengadilan Tipikor sebagai terdakwa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kinerja Polri-Kejaksaan kurang efektif. Kami sangat dukung KPK berantas sampai ke daerah. Tidak hanya korupsi yang ada di jakarta, tapi di daerah lebih parah lagi," ucap dia.

KPK sendiri sebelumnya memang berniat membuka kantor di sejumlah daerah, salah satunya di Pekanbaru, Riau.

Misalnya, KPK berencana untuk membentuk kantor perwakilan di Pekanbaru sebagai upaya menekan praktek korupsi di wilayah Provinsi Riau yang tergolong tinggi.

Setidaknya sudah 25 pejabat Riau tersangkut perkara korupsi di KPK, termasuk tiga gubernur dan sejumlah bupati.Tingginya kasus korupsi di Riau membuat pimpinan KPK risau.

"Kami berlima (pimpinan KPK) hampir setiap hari berdebat, dan kami setuju bahwa daerah ini (Riau) harus ditunggui," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dikutip dari Tribunnews, Rabu (13/4/2016).

Menurut Saut, keberadaan kantor perwakilan KPK di Riau harus segera diwujudkan sebagai bentuk kehadiran lembaga antirasuah itu di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, agar KPK lebih peka terhadap kasus korupsi yang ada di daerah, sehingga bisa dicegah lebih dini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Gitaris 'The Changcuters' Sebagai Saksi Terkait Kasus Aa Umbara

KPK Periksa Gitaris "The Changcuters" Sebagai Saksi Terkait Kasus Aa Umbara

Nasional
Menkes: Stok Oksigen di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Cukup

Menkes: Stok Oksigen di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Cukup

Nasional
Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Nasional
Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Nasional
Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Nakes Pertama di Wisma Atlet Gugur akibat Covid-19, Ketua DPR: Indonesia Kehilangan Insan Terbaik

Nakes Pertama di Wisma Atlet Gugur akibat Covid-19, Ketua DPR: Indonesia Kehilangan Insan Terbaik

Nasional
Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Nasional
154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

Nasional
Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Nasional
Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Nasional
11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

Nasional
Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Nasional
Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Nasional
Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Menlu Korsel Chung Eui-yong

Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Menlu Korsel Chung Eui-yong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X