Sekjen Demokrat: Sepanjang Diperlukan, Apa Salahnya "Reshuffle"?

Kompas.com - 19/07/2016, 21:21 WIB
Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo (kiri ke kanan), saat jumpa pers terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Jakarta Pusat, Rabu (9/12/2015). Demokrat menilai secara umum pelaksaan pilkada berlangsung aman dan lancar namun masih ditemukan tindak kecurangan yang dilakukan pasangan calon. TRIBUNNEWS/HERUDINKetua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo (kiri ke kanan), saat jumpa pers terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Jakarta Pusat, Rabu (9/12/2015). Demokrat menilai secara umum pelaksaan pilkada berlangsung aman dan lancar namun masih ditemukan tindak kecurangan yang dilakukan pasangan calon.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, partainya tidak mempersoalkan rencana perombakan kabinet jilid II. Dia mengatakan, kebutuhan perombakan kabinet berada di tangan Presiden Joko Widodo.

"Sepuluh tahun lalu, Pak SBY tidak pernah mengharamkan itu. Sepanjang dianggap butuh, untuk kebutuhan membuat pemerintah baik, pelayanan publik bagus pasti dilakukan," kata Hinca di DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Hinca menganalogikan kabinet pemerintahan seperti rumah tangga yang memiliki pembantu. Ia menilai, jika tidak bekerja dengan baik setelah beberapa bulan, pembantu rumah tangga lebih baik diganti.

(Baca: Mensesneg: "Reshuffle" Biasanya Tak Direncanakan, Tunggu Saja)

"Reshuffle itu kan maksudnya mengganti sesuatu yang kurang bagus menjadi bagus. Kalau publik melihat bahwa pemerintahan ini masih ada yang bolong-bolong, tentu harapan publik agar tidak ada yang bolong-bolong lagi," ucap Hinca.

Selain itu, Hinca mengatakan Jokowi perlu mempertimbangkan realitas politik yang terjadi. Realitas politik perlu diperhatikan agar pemerintah menjadi kuat.

"Kami mendukung Pak Jokowi agar secara matang menyusun kabinet supaya ke depan lebih baik lagi. Nanti kan Oktober ini dua tahun. Demokrat biasa selalu tiap tahun kasih catatan, kasih masukan, kasih kritik," ujar Hinca.

Kompas TV JK: Reshuffle Masih Tunggu Hari Baik

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasbi Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

Kasbi Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X