Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Yang Penting Bukan "Reshuffle"-nya, melainkan Perbaikan Kehidupan Rakyat

Kompas.com - 14/07/2016, 15:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui perombakan atau reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.

Namun, dia meminta Presiden Joko Widodo agar tak terpaku pada pergantian para pembantunya semata.

"Saya sebagai bagian dari partai politik (parpol) di luar pemerintahan tidak akan ikut campur. Tetapi, bagi saya yang terpenting bukan reshuffle-nya, tetapi perbaikan kehidupan rakyat pasca-reshuffle," kata Fadli saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2016).

(Baca: Wiranto: Kita Tidak Perlu Intervensi Presiden soal "Reshuffle")

Dia mengatakan saat ini rakyat Indonesia tengah dilanda kesulitan ekonomi. Hal itu terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

"Itu terbukti dari kunjungan teman-teman anggota dewan ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing, masyarakat di daerah mengeluh karena kesulitan ekonomi," tutur Fadli.

Dia mengakui saat ini pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Hanya, Fadli menilai proyek-proyek tersebut belum mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

"Ya bagus sih, pembangunan infrastruktur di daerah karena akan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang dan menengah, tetapi yang jangka pendeknya kan juga perlu diperhatikan," lanjut Fadli.

Fadli menilai, banyak menteri di Kabinet Kerja yang tak memiliki kapasitas di bidangnya sehingga semakin memperlambat perbaikan ekonomi.

"Jadi, ya jangan terjebak di reshuffle-nya, tetapi juga benar-benar harus memperhatikan kualitas sehingga perbaikan ekonomi dirasakan oleh rakyat," kata Fadli.

(Baca: PDI-P: Belum Ada Pertemuan Forum Koalisi Pemerintah Bahas "Reshuffle")

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan reshuffle bisa terjadi kapan saja. Ia meminta masyarakat untuk menunggu dan tidak terlalu banyak berspekulasi.

Terlebih lagi, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Ya tunggu saja, Pak Presiden juga kalau akan reshuffle biasanya juga tidak terlalu direncanakan. Sudah dipikirkan jauh-jauh hari, tetapi kan tidak perlu diumumkan jauh-jauh hari juga. Kita tunggu saja," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Kompas TV JK: Reshuffle Masih Tunggu Hari Baik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com