Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Wiranto soal Inpres Soeharto yang Tak Dipakai untuk Kudeta

Kompas.com - 21/05/2016, 08:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

Dengan cara itu, kata Wiranto, barangkali pemerintahan Orde Baru bisa bertahan untuk sementara waktu. Alternatif itu tidak menuntaskan masalah, bahkan akan memakan korban yang cukup besar di masyarakat.

Wiranto mengaku sempat bertanya kepada stafnya, berapa perkiraan korban jika ABRI mengosongkan gedung DPR/MPR dari kelompok demonstran. Jawaban yang diterima Wiranto saat itu, 200-250 orang akan mati.

Alternatif kedua, proses pergantian kepemimpinan dilakukan dengan cara damai. Jika alternatif ini diambil, Wiranto yakin, peristiwa jatuhnya korban dapat dihindari.

"Dengan analisis cepat ini, akhirnya sebelum sampai di Mabes ABRI, saya telah mempunyai keputusan. Pada saat Kassospol Letjen SB Yudhoyono mendengar kabar ini, ia kemudian bertanya kepada saya, 'Apakah Panglima akan mengambil alih?'" cerita Wiranto.

"Dengan tegas saya jawab, 'Tidak. Kami akan antarkan proses pergantian pemerintah secara konstitusional.' Dengan jawaban saya itu, secara spontan, saya disalami oleh para perwira di Mabes ABRI," kata Wiranto.

Setelah mengambil keputusan itu, pada malam harinya, Wiranto dibantu staf di Mabes ABRI untuk menyusun pidato. Pidato itu akan disampaikan Wiranto jika ada pergantian kekuasaan nantinya.

Pada 21 Mei pagi, Wiranto sempat menunjukkan inpres tersebut kepada Wakil Presiden BJ Habibie yang juga menjadi calon presiden ketika itu. Wiranto merasa perlu menginformasikan hal tersebut kepada Habibie.

"Kalau tidak, nanti bisa terjadi kesalahpahaman atau katakanlah kekeliruan informasi yang bisa membahayakan situasi saat itu. Saya tunjukkan bahwa saya mendapat instruksi presiden dari Presiden Soeharto. Namun, saya tidak akan menggunakannya dengan banyak pertimbangan," cerita Wiranto dalam acara Kick Andy.

Pada Kamis, 21 Mei, sekitar pukul 09.00 WIB, di ruang Credentials Room di Istana Merdeka, Soeharto mengumumkan, ia berhenti sebagai Presiden RI. (Baca: 21 Mei 1998, Berakhirnya Kekuasaan Soeharto dan Orde Baru)

Bertahun-tahun pascaperistiwa itu, Wiranto sering menerima masukan dan pertanyaan dalam seminar atau diskusi soal inpres tersebut. Sebagian masyarakat menilai, jika Wiranto mengambil alih kepemimpinan Soeharto, maka barangkali keadaan Indonesia tidak seperti sekarang.

"Secara spontan, saya menjawab, 'Ya, benar sekali, barangkali keadaan tidak seperti sekarang, tetapi justru bisa lebih buruk lagi daripada sekarang," kata Wiranto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com