Ini Instruksi Jokowi untuk Tangani Kejahatan Seksual terhadap Anak

Kompas.com - 11/05/2016, 15:09 WIB
Presiden Joko Widodo saat menghadiri penutupan Musrenbangnas di Istana Negara,Rabu (11/5/206). Biro Pers lstanaPresiden Joko Widodo saat menghadiri penutupan Musrenbangnas di Istana Negara,Rabu (11/5/206).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/5/2016) siang.

Dalam rapat itu, Presiden meminta penanganan perkara itu dilakukan secara luar biasa. Pasalnya, pemerintah telah menetapkan kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa.

Pertama, Jokowi ingin penegak hukum menangani perkara itu secara tepat dan cepat. Pelaku harus segera ditangkap serta dijerat dengan pasal yang ancaman hukumannya paling berat.

"Berikan juga pelayanan untuk pengaduan (kasus kejahatan seksual) yang gampang diakses," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas.

Ketiga, Presiden meminta kementerian dan lembaga terkait intensif melakukan pendampingan bagi korban. Para pelaku pun tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Selain dihukum, mereka juga harus menjalani rehabilitasi agar tidak mengulanginya. (Baca: Ini Alasan Menkes Suntik Hormon Belum Bisa Diterapkan ke Pelaku Kejahatan Seksual)

Keempat, Presiden meminta semua unsur di negara ikut mengantisipasi kejahatan seksual.

"Aksi pencegahannya harus lebih gencar, lebih terpadu. Juga libatkan keluarga, sekolah, komunitas, media, semuanya," ujar Jokowi.

(Baca: Pemerintah Pertimbangkan Usulkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)

Terakhir, Presiden juga meminta kementerian terkait segera merampungkan payung hukum penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak. Dalam hal ini, yakni peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Perppu tersebut mengatur soal pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, mulai dari hukuman mati sampai pemberian hormon kimia penangkal syahwat.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X