Priyo: Ada Calon Ketum Golkar yang Merasa Didukung JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai, ada dua bakal calon ketua umum Golkar yang saat ini mengklaim mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Satu calon mengaku didukung Presiden Joko Widodo. Calon lainnya merasa didukung Wapres Jusuf Kalla. Namun, dia tidak menyebut identitas kedua calon yang dimaksud.

"Ada kabar yang mengatasnamakan Istana Presiden, pihak satunya lagi seolah sinyal dari Istana Wapres," kata Priyo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/5/2016).

Priyo mengaku prihatin atas kondisi saling klaim dukungan dari pemerintah ini. Dia mengaku tidak ikhlas jika pemerintah ikut mengintervensi Munaslub Golkar.

(baca: Komite Etik Munaslub Golkar Diminta Selidiki Pencatutan Nama Presiden)

"Kasihan Pimpinan Golkar Daerah digiring ke sana-sini. Itu tidak baik di saat Golkar ingin berbenah dan ingin memulai tradisi baru yang demokratis dalam memilih ketua umumnya," kata Priyo.

Jika terpilih sebagai ketua umum, Priyo mengaku tidak ragu sedikitpun membawa Golkar bekerjasama dan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, dia tidak mau ikut-ikutan mengklaim seolah mendapat dukungan dari pemerintah.

"Calon Ketum Golkar itu ada 8, tidak hanya 2 orang. Dan kami berdelapan adalah kader unggulan Partai Golkar. Biarkanlah Golkar berbenah dengan tradisi baru yang demokratis dan bersih," ucapnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan, Presiden marah mendengar kabar bahwa namanya kembali dicatut.

(baca: JK: Presiden Marah Besar Namanya Dicatut Dukung Calon Ketum Golkar)

"Itu Presiden sangat marah akibat dikatakan begitu. Jadi, itu sama sekali tidak benar," ujar Kalla seusai menghadiri HUT ke-49 Bulog di Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Menurut Wapres, Presiden Jokowi sudah berbicara kepadanya bahwa sikap pemerintah netral dalam pemilihan calon ketua umum Partai Golkar.

(baca: Jokowi: Apa Saya Pernah Marah?)

Bahkan, Kalla menuturkan, Presiden juga menekankan bahwa dirinya sama sekali tidak berpihak dan tidak mengunggulkan siapa pun dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"Alasannya, pertama, Pak Jokowi itu bukan anggota Golkar. Kedua, tidak ingin mengembalikan lagi cara Orde Baru untuk pemerintah, atau pejabat pemerintah itu mendukung seseorang, apalagi dengan cara memerintahkan aparat," kata Kalla.